HOME  ⁄  Nasional

DPRD DKI Minta Pemprov Fokuskan APBD 2026 untuk Atasi Banjir, Sampah, dan Layanan Pemakaman

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPRD DKI Minta Pemprov Fokuskan APBD 2026 untuk Atasi Banjir, Sampah, dan Layanan Pemakaman
Foto: (Sumber :Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta/am..)

Pantau - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk penanggulangan banjir, persoalan sampah, serta pelayanan lahan pemakaman bagi masyarakat.

Yuke mengatakan kesiapan menghadapi banjir perlu menjadi perhatian karena Jakarta diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober hingga Desember 2026.

"Kami mendorong agar seluruh kesiapan menghadapi musim hujan benar-benar diperhatikan, mulai dari drainase, pompa, saluran, sampai langkah mitigasi lainnya. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah terjadi banjir," kata Yuke di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut dia, langkah mitigasi perlu dipersiapkan sebelum banjir terjadi agar dampak musim hujan dapat ditekan.

Pemprov Diminta Cari Solusi Tumpukan Sampah

Komisi D DPRD DKI juga meminta Pemprov segera mencari alternatif untuk mengatasi tumpukan sampah yang tidak terangkut akibat pembatasan pembuangan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Pemprov DKI harus mencari alternatif solusi untuk tumpukan sampah yang tidak terangkut saat ini akibat pembatasan. Secara kedaruratan, ini harus dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan baru," ujar Yuke.

Yuke mengatakan pembatasan ritase pengangkutan menuju TPST Bantargebang menyebabkan masih adanya volume sampah yang belum dapat ditangani.

Pemprov DKI didorong menjajaki kerja sama dengan pihak lain untuk membantu mengatasi persoalan tersebut secara situasional maupun dalam kondisi darurat.

"Kita harapkan Pemprov DKI menjajaki dengan pihak-pihak lainnya, yang secara kedaruratan dapat menuntaskan masalah ini, baik yang sifatnya situasional atau kedaruratan," jelas Yuke.

Sosialisasi Layanan Pemakaman Perlu Ditingkatkan

Komisi D DPRD DKI turut merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pelayanan pemakaman kepada masyarakat Jakarta.

Informasi mengenai prosedur pemakaman, pemeliharaan makam, serta klasifikasi layanan dinilai perlu disampaikan secara lebih luas dan jelas.

"Pemprov juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pemeliharaan makam dan fasilitas pemakaman, termasuk prosedur dan klasifikasi layanan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas," tutur Yuke.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026