Pantau - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Muhammad Jusuf Kalla (JK) menilai pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera perlu dilakukan bersama-sama dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurut JK, proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat meskipun pemerintah tetap memiliki peran dalam memberikan bantuan.
"(Pemulihan) Bukan hanya (dilakukan) pusat (pemerintah pusat). Pemerintah pusat memang harus membantu, tapi pemerintah daerah, masyarakat sendiri juga harus bersama-sama," kata JK.
Pernyataan tersebut disampaikan JK setelah menghadiri Kick Off Meeting Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta.
JK Soroti Kerusakan Lingkungan
JK juga menyoroti penyebab bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2025.
Menurut dia, bencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
JK menilai kerusakan lingkungan menyebabkan air yang datang tidak lagi dapat tertahan secara optimal seperti ketika kawasan hutan masih mampu menahan aliran air.
Kerusakan hutan, menurut JK, membuat air mengalir secara langsung sekaligus membawa berbagai material, termasuk kayu.
"Ini sebabnya karena kerusakan lingkungan. Dia air yang datang langsung masuk, keluar. Kalau dulu tertahan di hutan, sekarang hutannya rusak bawa kayu macam-macam," ungkap JK.
BNPB Salurkan Stimulan Rp703,01 Miliar
Dalam upaya mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan stimulan senilai Rp703,01 miliar.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dana stimulan difokuskan untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan guna mengejar target pemulihan pascabencana di Pulau Sumatera.
Dari total Rp703,01 miliar yang telah ditransfer, Aceh memperoleh Rp621,21 miliar, Sumatera Utara Rp62,03 miliar, dan Sumatera Barat Rp19,77 miliar.
"Progres transfer bantuan stimulan di tiga provinsi mencapai Rp703,01 miliar, dengan rincian untuk Provinsi Aceh sebesar Rp621,21 miliar, Sumatra Utara Rp62,03 miliar, dan Sumatra Barat Rp19,77 miliar," kata Suharyanto.
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Huntap
Selain menyalurkan bantuan stimulan untuk rumah rusak, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal permanen.
Secara keseluruhan terdapat usulan pembangunan 27.809 unit huntap bagi masyarakat terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.897 unit telah selesai melalui proses penilaian dan dinyatakan siap dibangun.
Sebanyak 1.055 unit dari jumlah yang siap dibangun telah memasuki tahap pembangunan fisik.
Dari 1.055 unit tersebut, sebanyak 841 unit telah selesai dikerjakan, sedangkan 214 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Pemulihan pascabencana di Sumatera mencakup perbaikan rumah rusak ringan dan sedang melalui bantuan stimulan, pembangunan huntap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, serta keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
