Pantau - Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2027 tetap sebesar Rp16,65 triliun setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan mendapatkan persetujuan Komisi IV DPR RI.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan pagu anggaran KKP tidak mengalami perubahan setelah pembahasan oleh Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI.
“Dengan demikian, alokasi anggaran KKP tetap sebesar 16,65 triliun rupiah, sebagaimana telah dilaporkan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 1 September 2026,” kata Titiek.
Persetujuan tersebut mengacu pada surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/12157/AG.05.02/09/2026 tertanggal 9 September 2026 mengenai penyampaian hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027.
Anggaran Terbesar Dialokasikan untuk Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran KKP tahun 2027 dengan nilai tepat sebesar Rp16.653.141.532.000.
Dari jumlah tersebut, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan mendapatkan alokasi terbesar senilai Rp12.203.804.814.000.
Program Dukungan Manajemen memperoleh anggaran sebesar Rp3.472.660.039.000.
Program Kualitas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi Rp347.815.167.000.
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memperoleh anggaran sebesar Rp315.160.829.000.
Sementara itu, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mendapatkan alokasi sebesar Rp313.700.683.000.
Komisi IV DPR RI menekankan agar seluruh anggaran tersebut dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan.
“Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ungkap Titiek.
Menurut Titiek, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKP juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan lembaga dan aparat pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Penguatan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan anggaran berlangsung secara akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
Komisi IV DPR RI berharap anggaran KKP tahun 2027 dapat mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.
Hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP tahun 2027 selanjutnya akan disampaikan Komisi IV DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan dalam proses penetapan anggaran.
Trenggono Jadikan Arahan DPR sebagai Pedoman
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang hadir dalam rapat kerja tersebut mengatakan seluruh catatan dan arahan Komisi IV DPR RI akan menjadi pedoman KKP dalam melaksanakan anggaran tahun 2027.
“Seluruh catatan dan arahan yang telah disampaikan tadi tentu menjadi pedoman kami dalam melaksanakan anggaran tahun 2027,” kata Trenggono.
Trenggono berharap berbagai program KKP yang telah disusun dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
Ia juga meminta bimbingan dan kerja sama Ketua, pimpinan, serta seluruh anggota Komisi IV DPR RI agar program yang telah disusun bersama dapat berjalan sesuai rencana.
“Tentu kami memohon bimbingan dan kerja sama yang baik dari Ibu Ketua dan seluruh pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV agar apa yang menjadi program kita bersama betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya sektor perikanan dan kelautan, secara optimal,” ungkap Trenggono.
- Penulis :
- Shila Glorya
