Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus mematangkan instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati atau Biodiversity Credit berstandar global sebagai salah satu skema pembiayaan hijau yang kredibel dengan melibatkan kontribusi sektor swasta.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia memiliki kekayaan ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik yang perlu diterjemahkan menjadi instrumen ekonomi dan kebijakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Indonesia memandang bahwa pengembangan biodiversity credit harus dibangun berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola yang transparan," kata Menteri Jumhur.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pembukaan International Workshop on Biodiversity Credit Implementation di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Jumhur menjelaskan penerapan instrumen tersebut membutuhkan fondasi kebijakan yang kuat, pedoman operasional yang jelas, serta pengaturan yang sesuai dengan kondisi ekologis, sosial-ekonomi, budaya, dan kelembagaan Indonesia.
Sektor Swasta Didorong Tingkatkan Investasi Hijau
KLH/BPLH mendorong sektor swasta meningkatkan kontribusi melalui investasi hijau untuk mendukung kegiatan konservasi berbasis masyarakat.
Pemerintah juga menempatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai penjaga alam sekaligus pemegang pengetahuan tradisional dalam pengembangan kebijakan tersebut.
Manfaat yang diperoleh dari pelestarian alam dinilai harus dibagikan secara berkeadilan kepada pihak-pihak yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.
Pengembangan nilai ekonomi yang adil dan bertanggung jawab menjadi bagian dari upaya memberikan pengakuan kepada masyarakat yang terlibat dalam konservasi.
Indonesia Siapkan Kerangka Biodiversity Credit Nasional
Penyelenggaraan International Advisory Panel on Biodiversity Credit (IAPB) Policy Forum di Jakarta dimanfaatkan Indonesia untuk bertukar pengalaman dalam mempersiapkan kerangka biodiversity credit nasional.
Forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Pembahasan diharapkan memberikan kontribusi terhadap persiapan menuju Conference of the Parties (COP) 17 Convention on Biological Diversity (CBD) di Armenia.
Indonesia juga mengumumkan rencana mempertimbangkan pencalonan sebagai tuan rumah COP 18 CBD pada 2028 sebagai bagian dari komitmen terhadap agenda keanekaragaman hayati.
Jumhur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris dan Prancis, anggota Policy Forum IAPB, mitra nasional dan internasional, serta Indonesia Taskforce for Development of Biodiversity Credit Framework atas dukungan dalam penyusunan instrumen tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
