Pantau - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mendorong penguatan keluarga berencana (KB) pascapersalinan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas keluarga dan tumbuh kembang anak.
Wihaji menegaskan pelaksanaan KB pascapersalinan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi harus memberikan manfaat nyata kepada keluarga.
Program tersebut ditujukan untuk membantu ibu merencanakan kehamilan berikutnya sehingga anak yang baru dilahirkan memperoleh pengasuhan, asupan gizi, kesehatan, dan kesempatan tumbuh kembang secara optimal.
"Saya sendiri memilih substantif, tetapi tidak harus meninggalkan administratif. Substansinya apa? KB pascapersalinan adalah memastikan bahwa nanti anak-anak kita, yang kita layani, ibu-ibu, bisa memastikan keluarganya berencana, bisa memastikan anak berikutnya atau anak yang sekarang baru dilahirkan dapat pola asuh, dapat ASI, tentu pola asuhnya betul-betul optimal," ujar Wihaji.
Edukasi KB Didorong Lebih Kreatif
Wihaji mengatakan pemerintah perlu terus melakukan inovasi karena tantangan pelayanan KB pascapersalinan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat kontrasepsi dan tenaga kesehatan.
Edukasi, pencatatan, serta pembangunan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting sehingga pendekatan komunikasi perlu mengikuti perkembangan zaman dan karakter generasi saat ini.
"Mesti ada inovasi, kebijakan dan sesuatu yang baru, termasuk kita bikin peraturan menteri, itu bagian dari inovasi, bukan mengakali, tetapi memang selama ini kita tercatat dalam administrasi, itu data," ucap Wihaji.
Edukasi KB pascapersalinan didorong untuk dikemas secara kreatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar masyarakat memahami KB sebagai bagian dari perencanaan keluarga, bukan hanya penggunaan kontrasepsi.
Wihaji juga mengapresiasi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan KB pascapersalinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat dengan kondisi geografis serta akses kesehatan yang berbeda.
Pelayanan KB Perlu Dimulai Sejak Kehamilan
Wakil Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Dhika Prabu Armadhanu mengatakan KB pascapersalinan perlu diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga nifas.
Langkah tersebut memberikan waktu kepada ibu untuk memperoleh informasi, memahami pilihan kontrasepsi, serta menentukan metode berdasarkan kondisi dan kebutuhannya.
"KB pascapersalinan bukan hanya tentang memberikan kontrasepsi setelah persalinan, melainkan bagaimana kita memastikan ibu mendapatkan informasi dan konseling sejak dini, kemudian pilihan tersebut dapat dikonfirmasi setelah persalinan dan ditindaklanjuti pada kunjungan nifas," ujar Dhika.
Dhika menekankan konseling harus memberikan ruang bagi pasien untuk mengambil keputusan secara sukarela setelah memperoleh informasi yang memadai.
Tenaga kesehatan perlu memahami rencana reproduksi pasien, menjelaskan pilihan metode secara seimbang, serta memberikan informasi mengenai manfaat, efek samping, dan tindak lanjut pelayanan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
