Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tata kelola dan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara tidak mengganggu kepastian pasokan energi primer untuk pembangkit listrik.
Rokhmat juga meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional BUMN tambang agar persoalan administrasi dan perizinan tidak berdampak pada kebutuhan energi nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Rokhmat dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
RKAB Diminta Tak Hambat Rantai Pasok Batubara
“Jangan sampai terjadi pemadaman listrik gara-gara masalah RKAB batubara. Kemarin ada keluhan dari PT Vale Indonesia maupun BUMN-BUMN kita. Kami minta Pak Menteri memberikan dukungan luar biasa demi masa depan BUMN dan memastikan RKAB batubara kembali normal,” kata Rokhmat.
Menurut Rokhmat, kepastian RKAB berkaitan dengan kelancaran rantai pasok batubara dan operasional perusahaan tambang.
Karena itu, ia meminta proses persetujuan RKAB dilakukan secara cermat agar persoalan administrasi maupun perizinan tidak menimbulkan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Bahlil Pastikan RKAB BUMN Tidak Dipotong
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak melakukan pemotongan RKAB terhadap BUMN tambang.
“Mengenai RKAB, tidak ada BUMN yang kita potong, semuanya kita kasih termasuk PT BA dan PT Antam. Untuk PT Vale, kita bukan memotong, tetapi kita kasih dan kita tambah secara bertahap sesuai evaluasi kinerja dan aturan yang berlaku,” tegas Bahlil.
Bahlil mengatakan pemerintah juga terus mengawal pasokan batubara untuk pembangkit PLN sebagai langkah mengantisipasi potensi kelangkaan energi primer.
Ia turut menjelaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi tidak disebabkan persoalan RKAB batubara, melainkan penurunan debit air pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“Kalau untuk pemadaman di daerah tertentu seperti Sulawesi, itu bukan karena masalah RKAB batubara melainkan debit air PLTA yang sedang menurun. Kami pastikan tata kelola RKAB tetap transparan dan adil,” tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
