Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bekerja secara total atau all out untuk mengusut dugaan tindak pidana perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Presiden meminta Kapolri mengerahkan jajaran kepolisian untuk mengecek dan mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan.
"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Prabowo: Tidak Ada Ampun Mulai Sekarang
Prabowo menilai pencabutan izin usaha saja belum cukup untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan lagi menoleransi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran dan meminta seluruh izin perusahaan tersebut dicabut.
"Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," ujar Presiden.
Berdasarkan arahan tersebut, penyelidikan terhadap dugaan unsur pidana tetap dapat dilakukan meskipun seluruh izin perusahaan yang bertanggung jawab telah dicabut.
Karhutla Diperkirakan Masih Rawan hingga Satu Setengah Bulan
Dalam rapat yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, Presiden menerima laporan terbaru mengenai penanggulangan karhutla di Sumatera dan Kalimantan serta langkah mitigasi yang akan dilakukan pemerintah.
Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan karena risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan masih cukup tinggi dalam kurun waktu sekitar satu setengah bulan ke depan.
"Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh," kata Prabowo.
Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mencari langkah penyelesaian secara menyeluruh untuk menghadapi potensi karhutla selama periode rawan tersebut.
Sejumlah Menteri dan Pimpinan TNI-Polri Ikuti Rapat
Rapat terbatas tersebut diikuti sejumlah pejabat negara secara langsung maupun melalui video conference.
Pejabat yang mengikuti rapat antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani juga mengikuti pembahasan penanganan karhutla tersebut.
Dari jajaran TNI, rapat diikuti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mengikuti rapat terbatas tersebut.
- Penulis :
- Leon Weldrick
