Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti selisih sekitar Rp10 triliun dalam perhitungannya terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung kembali kebutuhan dana berdasarkan realisasi hari efektif.
Zainul menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," tegas Zainul.
Zainul Hitung Kebutuhan MBG Sekitar Rp222 Triliun
Zainul menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester mencapai sekitar 205 hari.
Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, Zainul menghitung kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp222 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercantum sebesar Rp232,5 triliun.
"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun," jelasnya.
Zainul meminta selisih antara perhitungannya dan alokasi tersebut dijelaskan serta kebutuhan anggaran dihitung kembali secara lebih akurat.
Selisih Anggaran Diusulkan untuk Dapur Wilayah 3T
Menurut Zainul, apabila penghitungan ulang menunjukkan terdapat anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut dapat diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang telah memasuki tahap seleksi.
"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," tegas Zainul.
Ia juga menekankan pembenahan tata kelola untuk memastikan manfaat program MBG dapat diterima secara merata.
Menurutnya, pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga perencanaan serta penyaluran program.
"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
