Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menargetkan pembangunan 1 juta jaringan gas (jargas) rumah tangga dapat diselesaikan pada 2028 untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.
Target tersebut disampaikan Dudung saat meninjau kesiapan pengoperasian jaringan gas rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat.
"Tahun 2028 selesai," katanya.
Pembangunan jaringan gas rumah tangga merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah Bangun 119.379 Sambungan pada 2025–2026
Untuk periode 2025–2026, pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.
Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi sebanyak 7.363 sambungan rumah, sedangkan Kabupaten Sidoarjo memperoleh 7.223 sambungan rumah.
Dengan demikian, total pembangunan jaringan gas rumah tangga di Gresik dan Sidoarjo mencapai 14.586 sambungan rumah.
Dudung mengatakan dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait masih diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program, khususnya dalam penyelesaian perizinan di lokasi pembangunan berikutnya.
Ia meminta kebutuhan perizinan disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses secara paralel agar pembangunan hingga pengoperasian jaringan gas tidak terhambat.
“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” katanya.
Pengembangan jaringan gas rumah tangga salah satunya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.
KSP Kawal Perizinan hingga Harga Gas Rumah Tangga
KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan sisa proses perizinan serta memastikan seluruh sambungan rumah yang telah dibangun dapat beroperasi.
Pengawalan tersebut mencakup penetapan badan usaha pengelola jaringan gas, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, penetapan alokasi gas dan titik serah, wilayah jaringan distribusi, hingga harga gas untuk rumah tangga.
Menurut Dudung, proses perizinan sejauh ini mulai mendekati tahap penyelesaian sehingga fokus program secara bertahap beralih menuju pengoperasian jaringan gas rumah tangga.
Dudung meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menetapkan badan usaha yang akan mengelola jaringan gas sekaligus menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga diminta memastikan ketersediaan alokasi gas serta menetapkan titik serah.
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta menyiapkan harga gas bagi konsumen rumah tangga.
Harga gas rumah tangga tersebut diharapkan tetap lebih murah dibandingkan harga LPG tabung 3 kilogram.
- Penulis :
- Arian Mesa
