Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan lebih dari 44.000 anak jenjang SD, SMP, hingga SMA dari keluarga miskin kembali memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui program Sekolah Rakyat.
Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan perluasan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan faktor ekonomi tidak membatasi kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” kata Devi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Penerima Manfaat Disaring melalui DTSEN
Kemensos menggunakan basis data terpadu nasional untuk memastikan program pendidikan gratis tersebut menjangkau keluarga yang menjadi sasaran.
Devi mengatakan setiap penerima manfaat diverifikasi berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” katanya.
Mekanisme tersebut digunakan pemerintah untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Pemerintah Siapkan 93 Sarana Belajar Permanen
Sejalan dengan bertambahnya jumlah peserta didik, pemerintah juga mempercepat penyediaan sarana belajar mengajar permanen untuk program Sekolah Rakyat.
Sebanyak 93 tempat telah rampung dan mulai beroperasi penuh secara bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.
Gedung Sekolah Rakyat dirancang agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pembelajaran berkualitas tanpa dipungut biaya.
Pemerintah menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perluasan daya tampung, pemanfaatan DTSEN, serta pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
