Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Pemerintah Kabupaten Karimun mempercepat pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan keamanan di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam audiensi Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman bersama Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole pada Jumat (18/9/2026).
Koordinasi itu membahas sejumlah kebutuhan prioritas Karimun, mulai dari pelayanan dasar, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat hingga keamanan kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan akses air bersih dan listrik menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan.
“Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan,” ujar Makhruzi.
BNPP Soroti Penyeberangan Ilegal hingga Penyelundupan
BNPP turut membahas target dan capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun tahun 2026.
Program tersebut meliputi rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.
Selain pembangunan infrastruktur, BNPP menyoroti mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan praktik illegal crossing melalui jalur maupun pelabuhan tidak resmi.
Potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan narkotika, rokok, balpres, serta pasir timah juga menjadi perhatian.
Makhruzi menegaskan sektor keamanan perlu diperkuat untuk mengantisipasi aktivitas ilegal sekaligus memastikan lalu lintas orang dan barang di kawasan perbatasan berlangsung sesuai ketentuan.
Pemkab Karimun Usulkan Infrastruktur Prioritas 2027
Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan yang menjadi arah pembangunan daerah.
Program itu meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan 5.000 lapangan kerja, peningkatan konektivitas, pemenuhan kebutuhan air dan listrik, serta peningkatan pelayanan publik.
Karimun juga memiliki potensi pengembangan industri maritim, manufacturing, construction and services, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan, kelautan, serta pertambangan.
Posisi Karimun yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di kawasan Selat Malaka dinilai strategis bagi aktivitas pelayaran internasional, industri, logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, serta sektor kelautan dan perikanan.
Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemkab Karimun mengusulkan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan sarana transportasi pendukung serta jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Usulan lainnya mencakup revitalisasi Pasar Sri Karimun, pembangunan pengaman Pantai Pongkar sepanjang 500 meter, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Pemkab juga mengusulkan peningkatan jalan nasional di Pulau Karimun, penambahan armada laut, pengadaan speedboat ambulans laut, pemasangan lampu jalan di Kecamatan Moro dan Meral Barat, pembangunan seawall/SWRO, serta pengembangan Pos TNI AL Tokong Hiu.
Pembangunan gedung SD Negeri di Karimun dan Tebing, pengadaan mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter, serta pembangunan kolam renang turut masuk dalam daftar usulan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
