Pantau - Pengembangan kakao berbasis agroforestri mulai menjadi sumber pendapatan alternatif bagi petani di Kalimantan Barat setelah pendampingan budidaya, penguatan koperasi, dan pembenahan rantai pemasaran membuat harga biji kakao kering mencapai Rp60.000 per kilogram.
Salah satu petani di Dusun Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Maria Tulia, telah membudidayakan kakao selama sekitar delapan tahun dengan sekitar 200 pohon pada lahan seluas satu hektare.
Maria kini juga memperluas kebun kakao miliknya dengan menambah lahan sekitar setengah hektare.
Dalam sekali panen, kebun tersebut mampu menghasilkan sekitar 40 kilogram biji kakao basah dengan frekuensi panen dua kali dalam sebulan.
Harga biji kakao basah saat ini berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sehingga menjadi sumber tambahan pendapatan bagi petani yang sebelumnya banyak bergantung pada komoditas karet.
"Tantangannya ada di perawatan. Jamur bisa bikin daun rontok sampai tanamannya mati, jadi itu yang harus dikendalikan. Kami sangat butuh pemahaman budidaya yang baik supaya hasilnya bisa maksimal," ungkap Maria.
Koperasi Tangani Fermentasi dan Pengeringan Kakao
Maria mengatakan petani sebelumnya harus menangani sendiri proses pascapanen, sementara harga biji kakao kering ketika itu hanya sekitar Rp19.000 per kilogram.
"Dulu kami cuma asal tanam dan harganya murah. Kalau sudah dikeringkan pun cuma dihargai sekitar Rp19.000 per kilogram," kenang Maria.
Pendampingan Kalara Borneo bersama koperasi mitra kemudian mengubah pola tersebut dengan memberikan akses pasar sekaligus menangani proses fermentasi dan pengeringan biji kakao.
Petani kini dapat langsung menjual biji kakao basah kepada koperasi setelah buah dipanen dan dipecahkan.
"Dulu semuanya kami kerjakan sendiri, tapi harganya tetap murah. Sekarang tinggal panen, pecahkan, lalu jual. Koperasi mitra Kalara Borneo yang bakal mengurus proses fermentasinya," tutur Maria.
Pemilik Kalara Borneo Yohana Tamara mengatakan pengembangan kakao secara resmi dirintis perusahaannya sejak 2021 setelah gagasan diversifikasi perkebunan mulai dikembangkan sejak 2018.
"Saya berpikir, kenapa kita selalu berpatokan pada kebun monokultur? Begitu harga komoditas utama jatuh, petani langsung terdampak. Dari situ timbul pemikiran, kenapa tidak mencoba diversifikasi tanaman?" ujar Yohana.
Pengembangan tersebut kini menjangkau Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau dengan petani memperoleh pendampingan penerapan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP).
"Ekosistemnya memang sudah terbentuk. Petani menjual biji basah ke koperasi, lalu koperasi mengurus pascapanennya. Begitu dikeringkan, barulah dijual ke Kalara Borneo," jelas Yohana.
Tiga koperasi saat ini menaungi sekitar 162 petani dalam ekosistem tersebut, termasuk 45 petani yang tergabung dalam satu koperasi produksi di Sanggau.
Produk olahan kakao Kalara Borneo telah dipasarkan ke hotel, toko suvenir, bandara, dan toko kue di Kalimantan Barat, sementara peluang pemasaran ke Eropa mulai dijajaki.
Kakao Masuk Agenda Ekonomi Hijau Kalimantan Barat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero mengatakan kakao telah masuk dalam RPJMD Kalimantan Barat 2025–2029 sebagai bagian dari agenda ekonomi hijau melalui pengembangan produk lokal berbasis sumber daya alam.
"Kakao bukan sekadar komoditas perkebunan biasa, melainkan peluang besar untuk menggerakkan transformasi ekonomi Kalimantan Barat, terutama lewat pengembangan produk unggulan dan hilirisasi," tegas Heronimus.
Pengembangan kakao dinilai sesuai dengan konsep agroforestri karena tanaman tersebut dapat dibudidayakan bersama komoditas lain sehingga produksi pertanian berjalan berdampingan dengan keberagaman vegetasi.
Kolaborasi pengembangan kakao tersebut juga menghasilkan produk Cokelat "Sanggau Origin" yang diluncurkan melalui kegiatan "Sanggau Origin: Membangun Masa Depan Kakao melalui Pengolahan Hilir dan Kolaborasi" pada 17 September 2026.
Program tersebut melibatkan Dinas Perkebunan dan Peternakan, GIZ, Kalara Borneo, Yayasan Langkau Onet, serta CU Mura Kopa.
Luas Kebun Kakao Kalbar Capai 3.185 Hektare
Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Rino Anteno Tengo menyebut luas areal kakao di provinsi tersebut mencapai 3.185 hektare berdasarkan Statistik Disbunak Kalbar 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar 260,49 hektare merupakan tanaman belum menghasilkan, 1.472,57 hektare tanaman menghasilkan, serta 1.452,76 hektare tanaman tua atau rusak.
"Pengembangan kakao harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, peningkatan mutu, penguatan kelembagaan pekebun, hingga pengembangan produk olahan dan perluasan pasar," ujar Rino.
Pengembangan selanjutnya diarahkan pada peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, konsistensi kualitas, penguatan kelembagaan petani, pengembangan produk olahan, serta perluasan akses pasar agar nilai tambah kakao dapat dirasakan pekebun.
- Penulis :
- Gerry Eka
