Pantau - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengawal implementasi jaminan produk halal agar berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.
KSP akan mengawal penyelesaian berbagai kebutuhan dalam penerapan kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok.
“Saya akan pastikan juga di lapangan, Babe (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan), akan kita dukung, Kepala Staf Kepresidenan akan membantu menuntaskan sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Dudung Abdurachman dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9/2026).
KSP Kawal Persiapan Wajib Halal
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan implementasi jaminan produk halal di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.
Dudung mengatakan implementasi jaminan produk halal merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang harus dipastikan berjalan dengan baik.
“Ini perintah dari Bapak Presiden yang memang harus kita memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
KSP mendorong setiap persoalan yang masih terbuka segera memiliki penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.
Kesiapan di lapangan juga dinilai perlu diuji melalui simulasi nasional sebelum implementasi, mencakup kesiapan sistem, petugas, pertukaran data, serta mekanisme penanganan apabila terjadi gangguan.
Implementasi Ditargetkan Jadi Momentum Penguatan
Selain kesiapan teknis, Dudung menekankan pentingnya satu mekanisme komunikasi publik agar masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, importir, eksportir, dan mitra luar negeri memperoleh informasi serta pedoman yang sama.
“Ketidakpastian informasi dapat menimbulkan biaya dan gangguan rantai pasok, bahkan ketika sistem regulasinya sebenarnya telah tersedia,” ujarnya.
Dudung berharap implementasi jaminan produk halal pada 18 Oktober menjadi momentum penguatan sistem jaminan produk halal Indonesia.
“Harapan Bapak Presiden memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian juga bagi pelaku usaha, dan menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok,” kata Dudung.
KSP menyatakan akan terus mengawal kesiapan implementasi di lapangan agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
“Mari kita pastikan bahwa tanggal 18 Oktober ini menjadi momentum penguatan sistem jaminan produk halal Indonesia,” ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
