Pantau - Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat memaparkan komitmen Indonesia dalam menjalankan aksi iklim yang berkeadilan di hadapan perwakilan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jumhur menyampaikan komitmen tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Rabu, 23 September.
Menurut Jumhur, agenda iklim Indonesia tidak sekadar dirancang untuk memenuhi berbagai target global terkait perubahan iklim, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja hijau, dan melindungi kelompok masyarakat rentan.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan kemampuan masing-masing," ungkap Jumhur.
Indonesia Kejar Target Emisi Nol Bersih pada 2060
Pemerintah Indonesia menjadikan Persetujuan Paris sebagai salah satu pedoman dalam menjalankan kebijakan dan aksi terkait perubahan iklim.
Indonesia juga menekankan pentingnya menerjemahkan berbagai komitmen iklim global menjadi hasil nyata dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya mengonversi ambisi dalam Enhanced NDC dan Second NDC menuju pencapaian target emisi nol bersih atau net-zero emissions.
Indonesia menargetkan net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui transformasi ekonomi secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memastikan serapan gas rumah kaca dapat melampaui jumlah emisi yang dilepaskan melalui perlindungan ekosistem daratan pada sektor kehutanan.
Upaya tersebut dijalankan melalui target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.
Pemerintah juga mempercepat pengelolaan sampah dan air limbah sebagai bagian dari strategi mengurangi emisi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.
Penerapan ekonomi sirkular turut menjadi bagian dari transformasi Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Transisi Energi Didorong Tetap Adil dan Berpusat pada Rakyat
Di sektor industri, pemerintah mendorong transisi industri lama sekaligus pembangunan pabrik baru dengan tingkat emisi karbon yang lebih rendah.
Transformasi tersebut turut didukung penerapan teknologi Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) atau penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon secara bertanggung jawab.
Pemerintah juga mendorong ekspansi energi baru dan terbarukan secara masif sebagai bagian dari transformasi sektor energi.
Jumhur menegaskan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilaksanakan secara adil dan tertib, dipimpin negara, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat kebijakan.
Transformasi energi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan menjaga keterjangkauan energi sekaligus menghasilkan lapangan kerja hijau yang layak serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Perlindungan terhadap masyarakat rentan menjadi salah satu unsur yang ditekankan pemerintah dalam pelaksanaan transisi energi dan aksi iklim Indonesia.
"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," tegas Jumhur.
- Penulis :
- Leon Weldrick
