Pantau - Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1.000 perwira TNI turun langsung ke berbagai kabupaten untuk mengedukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo saat mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk berdiskusi mengenai pengelolaan lahan gambut serta potensi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September.
Prabowo menyebut para perwira yang diterjunkan berasal dari sejumlah jenjang kepangkatan, mulai dari mayor, letnan kolonel, hingga kolonel.
"Saya sudah tugaskan TNI, nanti mungkin Polri, saya turunkan 1.000 perwira, mayor, letkol, kolonel. Seribu, saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu, untuk memberi edukasi," ungkap Prabowo.
Prabowo juga membuka kemungkinan keterlibatan Polri dalam kegiatan edukasi dan pencegahan karhutla di daerah.
Masyarakat Diedukasi Membuka Lahan Tanpa Membakar
Pengerahan 1.000 perwira TNI menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat pencegahan karhutla dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka dan mengelola lahan tanpa pembakaran.
Pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan agar kebutuhan tersebut tidak menjadi alasan untuk melakukan pembakaran.
Prabowo meminta masyarakat yang membutuhkan lahan melapor kepada pemerintah sehingga dapat memperoleh bantuan penyiapan lahan dan sarana pendukung berupa pompa.
"Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kebijakan pencegahan karhutla terhadap masyarakat harus tetap berjalan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat.
"Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," tegas Prabowo.
Perusahaan yang Abaikan Kewajiban Akan Ditertibkan
Selain mengedukasi masyarakat, pemerintah akan menertibkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
Prabowo menyebut perusahaan memiliki sejumlah kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyediakan menara pemantau dan embung di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Perusahaan juga diwajibkan mempunyai tim pemadam kebakaran yang berasal dari kalangan karyawan untuk menangani potensi kebakaran.
Pemerintah akan melakukan penertiban terhadap perusahaan yang tidak menjalankan berbagai kewajiban pencegahan dan penanganan karhutla tersebut.
Prabowo Minta Embung dan Pompa Disiapkan Sebelum Kebakaran
Dalam diskusi bersama pakar dan akademisi, Prabowo turut meminta masukan mengenai langkah terbaik untuk mencegah kebakaran di kawasan hutan, terutama wilayah dengan lahan gambut.
Prabowo menekankan langkah mitigasi harus dilakukan jauh sebelum kebakaran terjadi dengan memastikan kesiapan petugas serta sarana pemadam kebakaran.
Embung perlu dibangun dan disiapkan sejak awal agar sumber air tersedia ketika dibutuhkan, sementara pompa juga harus tersedia sebagai sarana penanganan kebakaran.
"Soal mitigasi fisik kita lakukan ya. Pemadam kebakaran harus siap, nggak ada, jauh sebelum kebakaran bikin embung, embung, embung, embung. Belum ada kebakaran bikin pompa, pompa, pompa, siapkan semua itu," kata Prabowo.
- Penulis :
- Leon Weldrick
