Pantau - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyerap masukan sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bekal memperkuat diplomasi parlemen Indonesia menjelang Sidang ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026.
Delegasi BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo berdialog dengan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, khususnya dari bidang Hubungan Internasional dan Hukum, di Depok, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026).
Akademisi UI Beri Beragam Perspektif Reformasi PBB
Bramantyo mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan beragam pandangan mengenai cara Indonesia menyikapi agenda reformasi PBB.
“Kita banyak sekali mendapatkan masukan dari pakar-pakar yang sangat luar biasa, kita mendapatkan masukan yang berbagai macam perspektif bagaimana kita menyikapi reformasi PBB ini, mau dari yang normatif sampai yang terobosan terbaru,” ujar Bramantyo kepada Parlementaria usai pertemuan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.
Masukan tersebut dinilai relevan karena dalam rangkaian Sidang ke-153 IPU terdapat pembahasan mengenai UN Affairs, termasuk isu peninjauan Piagam PBB.
Menurut Bramantyo, keterlibatan akademisi juga menjadi bagian dari upaya BKSAP membuka diplomasi parlemen terhadap pandangan yang berkembang di masyarakat.
“Badan Kerja Sama Antar-Parlemen atau Diplomasi Parlemen ini mencoba mendengarkan masukan dari publik, dari masyarakat dan juga sivitas akademika. Dengan begitu, diplomasi bukanlah hanya suatu diplomat atau diplomasi ataupun pekerjaan yang di awang-awang ataupun terkesan elit, tetapi merupakan kinerja-kinerja yang hasil dari ground up ataupun dari masyarakat menuju ke panggung dunia,” jelasnya.
Bramantyo mengatakan sejumlah masukan yang diperoleh dalam dialog tersebut masih perlu dikaji sebelum ditentukan gagasan yang dapat ditindaklanjuti.
“Jadi tadi ada beberapa masukan yang perlunya perlu kita kaji lagi dan kita memberikan apakah mana yang lebih viable untuk bisa teruskan,” katanya.
BKSAP Dorong Konsistensi Suarakan Reformasi Internasional
Bramantyo menyebut salah satu poin yang muncul dalam diskusi adalah pentingnya konsistensi menyuarakan reformasi sistem internasional menuju tatanan yang lebih adil dan berkeadaban.
Ia mengatakan reformasi PBB dapat membutuhkan proses panjang, tetapi gagasan mengenai perubahan sistem internasional tetap perlu disuarakan.
“Inti dari salah satu poin yang diangkat adalah bagaimana walaupun proses reformasi PBB ini membutuhkan waktu yang panjang, mungkin 20 tahun atau 30 tahun, tapi semangat untuk menyuarakan reformasi internasional itu untuk lebih adil, lebih beradaban dan juga memberikan ruang yang sama untuk berbagai macam negara tidak hanya negara-negara besar itu terus harus perlu disuarakan,” tuturnya.
Bramantyo menegaskan Indonesia perlu konsisten membawa prinsip tersebut melalui diplomasi parlemen dalam pembahasan reformasi PBB di berbagai forum internasional.
“Menurut saya itu adalah salah satu poin yang harus kita bawa bahwa Indonesia harus konsisten menciptakan dunia yang adil, dunia yang berkeadaban dan juga memiliki dunia yang kondisinya damai,” pungkasnya.
Sidang ke-153 IPU dijadwalkan berlangsung di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026 dan mencakup sejumlah pertemuan, termasuk Standing Committee on United Nations Affairs.
- Penulis :
- Aditya Yohan
