Pantau - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menyentuh akar persoalan tata kelola lahan, air, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat agar kebakaran tidak terus berulang.
“Karhutla adalah akibat, bukan sebab. Karena itu, kita harus mencari sumber persoalannya, mulai dari bagaimana tata kelola lahannya, tata kelola airnya, hingga bagaimana masyarakat dan kondisi sosial ekonominya dikelola,” kata Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Soewarso menjelaskan kebakaran yang berulang di lokasi sama menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan.
Menurut dia, penanganan karhutla perlu menggabungkan kesiapan teknis dengan pendekatan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, perbaikan tata kelola, dan pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan.
“Pemadaman tetap penting, tetapi solusi permanen harus dimulai sebelum api muncul. Pencegahan perlu menjadi bagian dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
APHI Soroti Pembukaan Lahan hingga Tata Kelola Gambut
Soewarso menyebut sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian, antara lain penggunaan api untuk membuka lahan karena dianggap murah dan cepat, keterbatasan pengetahuan mengenai dampak kebakaran, serta konflik penguasaan lahan.
Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan sesuai kondisi masyarakat di setiap wilayah dengan menggabungkan edukasi, pendampingan, dan pilihan kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap praktik pembakaran.
Tata kelola air pada lahan gambut juga dinilai penting melalui penyediaan sumber air, pembangunan embung, serta pengelolaan sekat kanal yang terhubung dengan pemantauan lapangan dan sistem peringatan dini.
Pada tingkat operasional, APHI mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan aparat melalui pertukaran informasi, pemantauan bersama, serta kesiapan personel dan peralatan.
Pendekatan teknis tersebut juga perlu dipadukan dengan program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar konsesi agar warga terlibat aktif dalam pencegahan karhutla.
“Keberhasilan pengendalian karhutla harus terlihat dari risiko yang diketahui lebih dini, keputusan yang diambil lebih cepat, api yang dihentikan sebelum membesar, serta kebakaran yang tidak kembali muncul di tempat yang sama,” katanya dalam materi kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Lampung secara daring.
Masyarakat Didorong Jadi Pelaku Utama Pencegahan
Christine Wulandari dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pencegahan karhutla melalui keterlibatan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
“Masyarakat perlu dilibatkan sejak mengidentifikasi persoalan, menyusun kegiatan, hingga menilai hasilnya. Dengan keterlibatan itu, pencegahan karhutla dapat tumbuh menjadi kebutuhan bersama,” ujar Guru Besar Manajemen Hutan Universitas Lampung tersebut.
Christine menilai kemitraan pemerintah, pemegang izin usaha kehutanan, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat perlu menghasilkan pendampingan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
Komunikasi yang menyesuaikan kondisi sosial dan budaya setempat juga diperlukan agar pesan pencegahan karhutla dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Edukasi akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki pilihan yang dapat dijalankan. Karena itu, pesan pencegahan perlu disertai dukungan nyata bagi penghidupan dan pengelolaan lahan tanpa membakar,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
