Pantau - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruang sanggah seluas-luasnya bagi masyarakat yang keberatan terhadap penetapan kategori desil kesejahteraan setelah menerima 265 aduan permohonan perbaikan dalam dua bulan terakhir.
Permintaan tersebut disampaikan setelah muncul keluhan warga yang mengalami kenaikan kategori desil secara tiba-tiba meski kondisi ekonomi mereka disebut tidak mengalami peningkatan atau sedang mengalami kekurangan.
"Selama dua bulan ke belakang ini, kami telah menerima 265 aduan dari warga yang melayangkan permohonan perbaikan desil. Ada banyak warga yang mengalami kenaikan kategori desil secara tiba-tiba," kata August dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Persoalan kategorisasi desil mencuat seiring penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.
DTSEN digunakan untuk memutakhirkan dan memadankan sejumlah basis data sosial ekonomi secara nasional.
Warga Disebut Ada yang Tidak Disurvei
August menilai penerapan DTSEN perlu diikuti perbaikan proses verifikasi dan validasi di lapangan agar data kesejahteraan masyarakat tepat sasaran.
"Saya pikir, perubahan ke sistem DTSEN ini baik untuk memusatkan data-data warga kita yang menyangkut kesejahteraannya. Tapi, dalam praktiknya saya menerima laporan dari masyarakat bahwa ada dari mereka yang tidak disurvei oleh para petugas di lapangan," ujar August.
August kemudian mendorong Pemprov DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap warga yang mengajukan keberatan.
"Melalui pendamping sosial di tingkat kelurahan sampai ke jajaran Dinas Sosial harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyanggah kenaikan kategori desil," katanya.
Anggaran Bansos DKI Capai Rp803,77 Miliar
August turut menyoroti alokasi anggaran bantuan sosial pada Dinas Sosial DKI Jakarta dalam APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp803,77 miliar.
Ia menekankan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat tersebut perlu disalurkan secara akuntabel kepada warga yang membutuhkan.
Verifikasi ulang data menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menangani keberatan masyarakat terhadap perubahan kategori desil sekaligus menjaga ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
- Penulis :
- Gerry Eka
