Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sekaligus perhatian terhadap kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) saat mengikuti kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Landasan Udara Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/9/2026).
Legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut menyoroti Uang Lauk Pauk (ULP) yang diterima prajurit TNI dan mendorong agar nilainya dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Komisi I Soroti Uang Lauk Pauk Prajurit TNI
“Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan. Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” ujar Achmad.
Selain ULP, Achmad juga menyoroti fasilitas penunjang operasional seperti kamar mes serta kondisi alutsista di Lanud Adi Soemarmo.
“Kami berjuang dengan teman-teman pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi I terkait kesejahteraan karena kesejahteraan adalah kata kunci, dua yang tidak terpisahkan antara alutsista dengan kesejahteraan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto juga menekankan kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi sebelum mereka menjalankan tugas di medan operasi.
“Kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi, jangan sampai kita kirim pasukan kita ke garis depan, tapi garis belakangnya tidak beres. Tentu segala aspek kesejahteraan prajurit harus diperhatikan,” tutur Anton.
Radar Lanud Adi Soemarmo Diusulkan Jadi Prioritas
Selain kesejahteraan prajurit, Komisi I DPR RI turut menyoroti kondisi alutsista di Lanud Adi Soemarmo, khususnya radar yang dinilai membutuhkan peremajaan untuk mendukung kebutuhan operasional.
Anton mengatakan kebutuhan radar tersebut akan dibahas bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) agar dapat masuk dalam penganggaran tahun berikutnya.
“Kebutuhan (radar) ini harusnya skala prioritas, nanti kita (Komisi I DPR RI) akan rapatkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
