Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale yang mengangkat isu Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat.
Sukamta menyatakan pernyataan mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua tersebut sebagai tuduhan sepihak yang menurutnya tidak menggambarkan kondisi secara utuh.
"Pernyataan yang menyudutkan penegakan hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan sepihak tanpa fakta yang jelas dan cenderung menyesatkan," ujar Sukamta melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, PM Kepulauan Solomon menyinggung laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan mendorong adanya verifikasi independen.
Komisi I Dorong Dialog dan Kerja Sama Pasifik
Menanggapi pernyataan tersebut, Sukamta mengatakan terdapat kesenjangan informasi mengenai situasi di Papua dan menolak narasi yang menurutnya mencampuri persoalan kedaulatan Indonesia.
"Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua," tegas Sukamta.
Ia mendorong hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik diarahkan pada kerja sama yang konstruktif dan saling menghormati.
Sukamta menilai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua perlu diperkuat melalui pendekatan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, pembangunan inklusif, serta diplomasi parlemen.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap aksi kekerasan bersenjata perlu dilakukan secara humanis dan preventif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Pembangunan dan Diplomasi Parlemen Jadi Sorotan
Sukamta mengatakan pemenuhan HAM juga perlu diwujudkan melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, konektivitas digital, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ia menyatakan pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, distribusi energi ke wilayah terpencil, serta pemberian beasiswa bagi generasi muda Papua.
Sukamta juga mengajak negara-negara Pasifik mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Papua.
Menurutnya, perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua perlu didasarkan pada data dan fakta yang terverifikasi.
Melalui diplomasi parlemen, Komisi I DPR menyatakan membuka ruang dialog serta siap mengundang parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon untuk melihat langsung perkembangan pembangunan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan HAM di Papua.
"Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal kedaulatan NKRI sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terus terpenuhi," pungkas Sukamta.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
