Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace, and Security (WPS) agar perempuan dapat berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan aktor perdamaian.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan implementasi WPS membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan dan layanan yang responsif gender, inklusif, berperspektif HAM, serta mendukung perdamaian dan keamanan berkelanjutan.
"Isu perempuan, perdamaian, dan keamanan bukan hanya menjadi urusan satu kementerian atau satu unit kerja. Isu ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keberagaman perspektif, mandat, dan instrumen kebijakan yang dimiliki setiap kementerian/lembaga merupakan kekuatan yang perlu dipertemukan untuk membangun kebijakan dan layanan yang lebih responsif gender, inklusif, berperspektif HAM, mendukung perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan," kata Amurwani di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penguatan Perspektif Gender dalam Implementasi Women, Peace and Security (WPS) bagi Kementerian/Lembaga.
Perempuan Didorong Terlibat dalam Pengambilan Keputusan
Amurwani mengatakan perspektif gender menjadi bagian penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki dapat memiliki pengalaman, kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda dalam berbagai situasi, termasuk konflik dan krisis.
Agenda WPS tidak hanya menempatkan perempuan sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.
Perempuan juga didorong menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta penguatan keamanan berkelanjutan.
Perspektif Gender Diintegrasikan Sejak Perencanaan
KemenPPPA menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender sejak identifikasi masalah, penyusunan kebijakan, penetapan program dan kegiatan, hingga perencanaan anggaran.
Integrasi tersebut juga perlu diterapkan dalam tahapan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.
"Dengan pendekatan tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) tidak diposisikan sebagai tambahan dalam program, tetapi menjadi bagian dari cara kementerian/lembaga melihat dan menyelesaikan persoalan pembangunan," kata Amurwani Dwi Lestariningsih.
Melalui bimbingan teknis tersebut, KemenPPPA mendorong kementerian dan lembaga memahami konsep WPS serta menerapkannya dalam kebijakan, program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran sesuai tugas serta fungsi masing-masing.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
