Pantau - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Letjen Djon Afriyandi menyiapkan pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.
Persiapan dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antara DPD RI dan Kopassus untuk mendukung pelaksanaan program yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pembahasan mengenai pelaksanaan KBSB dilakukan Sultan bersama Djon di ruang kerja Ketua DPD RI di Senayan, Jakarta.
“Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T),” ungkap Sultan.
DPD Koordinasikan Keterlibatan Kementerian dan Lembaga
Menurut Sultan, keterlibatan Kopassus dalam program KBSB berkaitan dengan upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
DPD RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar dapat ikut terlibat dalam pelaksanaan program KBSB di Bengkulu.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Sultan menyoroti masih terdapat berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, sementara pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
“TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” kata Sultan.
Menurut Sultan, keterlibatan TNI Angkatan Darat melalui Kopassus menjadi salah satu upaya mendukung pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KBSB Siapkan Jembatan hingga Operasi Katarak
Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi menjelaskan program KBSB mencakup sejumlah kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Program tersebut antara lain mencakup pembangunan jembatan, penyediaan jaringan irigasi dan sumur bor, serta pelayanan kesehatan berupa operasi katarak.
Menurut Djon, jenis kegiatan yang dilaksanakan melalui KBSB akan ditentukan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Aspirasi tersebut dihimpun melalui jajaran TNI di daerah, mulai dari komando distrik militer, komando resor militer, hingga komando daerah militer.
Djon mengatakan keterlibatan TNI diperlukan dalam pembangunan di daerah tertinggal maupun wilayah terdampak bencana karena masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat dan efektif.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” ungkap Djon.
- Penulis :
- Shila Glorya
