Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 5.133 unit di Papua yang ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Anggoro Putro mengatakan percepatan diperlukan karena realisasi fisik program BSPS hingga saat ini baru mencapai sekitar 1.105 unit.
Target program BSPS di Papua pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 851 unit.
“Target BSPS di Papua pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang hanya sebanyak 851 unit sehingga peningkatan tersebut membuat pelaksanaan program menghadapi sejumlah tantangan di lapangan,” kata Anggoro.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggoro setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Matius D Fakhiri di ruang rapat Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin.
Akses dan Distribusi Material Jadi Tantangan
Kementerian PKP masih menghadapi sejumlah tantangan dalam merealisasikan program bedah rumah, terutama aksesibilitas menuju lokasi penerima bantuan.
Penyediaan dan distribusi material pembangunan juga menjadi kendala, khususnya untuk daerah-daerah pedalaman Papua.
Biaya yang cukup besar dibutuhkan untuk menjangkau sejumlah lokasi penerima program BSPS di wilayah pedalaman.
Kementerian PKP menggandeng pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
Bank Papua turut dilibatkan untuk membantu memfasilitasi pembukaan rekening bagi penerima manfaat baru program BSPS.
“Oleh sebab itu kami menggandeng pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk Bank Papua dalam memfasilitasi rekening bagi penerima manfaat baru,” ujar Anggoro.
Kementerian PKP Rekrut Fasilitator dalam Jumlah Besar
Kementerian PKP juga melakukan perekrutan tenaga pendamping masyarakat atau fasilitator secara simultan dalam jumlah besar untuk mempercepat pelaksanaan program.
Perekrutan tersebut turut melibatkan lulusan perguruan tinggi guna mempercepat proses pendampingan terhadap masyarakat penerima bantuan.
Percepatan program juga dilakukan melalui sinergi dengan Dinas PUPR, kepala balai, serta satuan kerja terkait.
“Percepatan pelaksanaan program juga dilakukan melalui sinergi dengan Dinas PUPR, kepala balai, serta satuan kerja terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target,” kata Anggoro.
Kementerian PKP optimistis seluruh target 5.133 unit BSPS di Papua dapat diselesaikan hingga akhir 2026 dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
Dukungan tersebut terutama dibutuhkan untuk mengatasi persoalan akses menuju lokasi penerima bantuan serta penyediaan material pembangunan.
“Kami berharap seluruh kegiatan sektor perumahan di Papua dapat didorong lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat sebelum pergantian tahun,” ujar Anggoro.
- Penulis :
- Leon Weldrick
