Pantau - PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah mitra BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mulai berjalan secara bertahap pada 1 Oktober 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berharap koperasi yang telah siap dapat mulai menjalankan kegiatan operasional sesuai target.
“Mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja,” ungkap Zulhas.
Penandatanganan PKS menjadi bagian dari persiapan agar KDKMP dapat menjalankan fungsi sebagai saluran distribusi sejumlah barang sekaligus menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu tadi BUMN, Saudara-saudara lihat, tanda tangan PKS,” kata Zulhas.
Bulog hingga Himbara Dilibatkan
Sejumlah BUMN yang terlibat dalam kerja sama tersebut antara lain Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), ID FOOD, PT Pos Indonesia (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, serta PT Kimia Farma Trading & Distribution.
PT Agrinas Pangan Nusantara juga menandatangani kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
KDKMP disiapkan menjadi salah satu saluran penyaluran pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga LPG 3 kilogram.
Koperasi tersebut juga diarahkan menyediakan layanan kepada masyarakat seperti BRILink, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari PNM, serta pembayaran listrik.
“Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus masuk ke situ, penyalurannya melalui Kopdes. Beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk,” ungkap Zulhas.
Pemerintah menargetkan KDKMP yang mulai beroperasi pada 1 Oktober telah memiliki manajer dan dapat menjalankan fungsi distribusinya.
Operasional KDKMP Dievaluasi 7 Oktober
Setelah tahap awal operasional berjalan, pemerintah akan melakukan evaluasi pada 7 Oktober 2026 dengan melibatkan para deputi serta perwakilan direksi BUMN terkait.
“Tanggal 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil, para dirut,” kata Zulhas.
Evaluasi dilakukan untuk melihat KDKMP yang telah terisi dan mulai menjalankan kegiatan operasional.
Pemerintah kemudian merencanakan kegiatan lanjutan pada 15 Oktober 2026 dengan menugaskan sejumlah pejabat turun langsung ke KDKMP.
Para pejabat tersebut direncanakan bertugas sebagai pramuniaga untuk melihat secara langsung pelaksanaan operasional koperasi di lapangan.
“Saya jadi pramuniaga di koperasi mana, (Menteri Koperasi) Pak Ferry jadi pramuniaga di koperasi mana, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Zulhas.
Zulhas menegaskan tidak seluruh KDKMP akan mulai beroperasi secara serentak pada 1 Oktober karena pelaksanaannya dilakukan sesuai kesiapan masing-masing koperasi.
“Mungkin belum semua, tapi secara bertahap,” kata Zulhas.
Pemerintah Targetkan 30.000 KDKMP Beroperasi
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut sekitar 23.000 bangunan KDKMP telah selesai dibangun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 koperasi masih menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum diserahterimakan kepada desa untuk mulai dioperasikan.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026.
- Penulis :
- Leon Weldrick
