Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan persetujuan APBN Tahun Anggaran 2027 harus menjadi titik awal untuk memastikan setiap belanja negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Johan mengatakan pesan pemerintah bahwa negara hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat perlu diwujudkan melalui hasil pembangunan yang konkret dan dapat dirasakan masyarakat.
Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun.
“Angkanya besar, tetapi bagi rakyat ukuran APBN sesungguhnya sederhana: apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi harus melahirkan pekerjaan, menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor produktif,” kata Johan seusai Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Anggaran Pangan Harus Berdampak ke Petani dan Nelayan
Legislator Fraksi PKS dari Dapil NTB I atau Pulau Sumbawa itu memberikan perhatian khusus terhadap anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.
Menurut Johan, besarnya anggaran tersebut harus memiliki hubungan yang semakin kuat dengan peningkatan pendapatan petani, peternak, dan nelayan.
Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2027 yang mencakup pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta peningkatan produktivitas pangan pokok.
“Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya,” ujarnya.
Transfer Daerah Didorong Perkecil Kesenjangan
Johan turut menyoroti alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun yang diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan.
Ia mengatakan kekuatan APBN harus terlihat dari kemampuan negara memperkecil kesenjangan pelayanan dan pembangunan antarwilayah.
“Indonesia harus tumbuh dari desa, pesisir dan pulau-pulau, bukan hanya dari pusat-pusat pertumbuhan. Bagi masyarakat di daerah seperti Pulau Sumbawa dan wilayah kepulauan lainnya, APBN harus hadir melalui irigasi yang berfungsi, konektivitas yang semakin baik, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, air bersih, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau,” kata Johan.
Menurut Johan, pembangunan di daerah perlu menjadi bagian penting dari implementasi APBN agar manfaat anggaran negara dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
DPR Akan Awasi Setiap Rupiah APBN
Johan mengatakan persetujuan APBN 2027 sekaligus menandai dimulainya fase pengawasan DPR terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
Ia menilai besarnya alokasi anggaran harus diikuti kualitas belanja, ketepatan sasaran, serta hasil yang dapat diukur berdasarkan perubahan kondisi masyarakat.
“Setelah APBN disetujui, pekerjaan DPR justru memasuki tahap yang sangat penting: memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kita ingin APBN 2027 menjadi APBN yang produktif dan humanis—ekonominya tumbuh, daerahnya semakin kuat, pangan tersedia, dan orang-orang yang bekerja menghasilkan pangan ikut menikmati kesejahteraan,” pungkas Johan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
