Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal untuk melistriki desa-desa terisolasi di wilayah pegunungan dan kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sulit dijangkau jaringan listrik utama.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin mengatakan PLTS komunal menjadi pilihan utama bagi kawasan yang menghadapi keterbatasan geografis dan akses infrastruktur jalan.
"Pilihan satu-satunya bagi kawasan terisolasi adalah melalui PLTS komunal. Program ini ditujukan untuk melistriki masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses listrik namun jalurnya tidak memungkinkan untuk penarikan jaringan PLN," kata Ahmad di Kendari, Jumat (2/10/2026).
Rasio Elektrifikasi Sultra Masih di Bawah Nasional
Ahmad menjelaskan rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara hingga triwulan II 2024 tercatat sebesar 93,55 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 99,84 persen.
Sejumlah wilayah menjadi prioritas penanganan, antara lain Kabupaten Muna Barat, Kolaka Timur, dan Buton Selatan.
"Guna mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemprov Sultra serta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan sinkronisasi data lokasi program Kelistrikan Desa (Lisdes) 2026," ujarnya.
Selain menyiapkan PLTS komunal untuk wilayah terpencil, pemerintah tetap memprioritaskan skema perluasan jaringan atau grid extension bagi kawasan yang berada dekat dengan instalasi PLN.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga kurang mampu.
Pemda Diminta Siapkan Lahan dan Perizinan
Ahmad meminta pemerintah daerah mendukung pembangunan PLTS komunal melalui penyediaan lahan serta penyelesaian perizinan dan akses infrastruktur pendukung.
Kepala Dinas ESDM Sultra Dewi menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mengawal pelaksanaan program listrik desa dari pemerintah pusat agar berjalan terarah, memiliki perizinan, dan tepat sasaran.
“Program listrik desa ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu tidak ada lagi program yang tidak terkoordinasi atau tidak berizin,” jelasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
