Pantau - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Muhammad Syaroni Rofii menilai Indonesia dapat memperluas dukungan internasional bagi Palestina dengan menggalang negara-negara di luar kelompok yang selama ini konsisten mendukung perjuangan Palestina.
"Indonesia bisa menggalang dukungan di luar lingkaran yang selama ini sudah solid mendukung Palestina. Keanggotaan Indonesia di sejumlah organ PBB bisa dimaksimalkan untuk melakukan lobby," kata Syaroni saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Syaroni, posisi Indonesia dalam berbagai organ dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi sekaligus membangun dukungan lebih luas bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
Pengamat Soroti Sikap Sejumlah Negara Barat
Syaroni menilai terdapat pergeseran sikap di sejumlah negara Barat dalam melihat isu Palestina.
Menurut dia, Uni Eropa secara kelembagaan telah mengecam tindakan Israel di Gaza, termasuk rencana pembangunan permukiman di kawasan E1 yang turut dikritik Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Syaroni mengatakan mayoritas negara anggota PBB telah mengakui Palestina dan menilai Indonesia bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat melanjutkan diplomasi mengenai implementasi solusi dua negara.
"Jika melihat trend dukungan di PBB, mayoritas negara sudah mengakui Palestina. Tinggal Amerika Serikat dan beberapa negara yang masih menolak. Indonesia dan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu meyakinkan AS tentang opsi solusi dua negara harus segera diimplementasikan," katanya.
Indonesia Dorong Implementasi Solusi Dua Negara
Dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, pada 23 September 2026, Indonesia mendesak percepatan implementasi solusi dua negara di tengah kekerasan dan pengungsian di Palestina.
"Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI periode 21 Oktober 2024 hingga 1 Oktober 2026.
Sugiono mengatakan dukungan internasional terhadap solusi dua negara terus meningkat setelah Deklarasi New York dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 diadopsi.
"Kini kita memiliki peluang dan tanggung jawab untuk mengubah momentum politik yang terus berkembang ini menjadi tindakan nyata dan kolektif," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
