Pantau - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendorong transfer pemerintah pusat ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja produktif, terukur, dan akuntabel agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Bali.
Syarief mengatakan kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
“Pada tahun 2026, kebijakan transfer ke daerah semakin diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, akuntabel, serta mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, dan prioritas pembangunan nasional,” kata Syarief saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencermati pelaksanaan APBN, penyaluran transfer ke daerah, efektivitas kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, dan pengelolaan keuangan daerah.
Banggar Soroti Efektivitas Transfer ke Daerah
Syarief mengatakan efektivitas transfer ke daerah tidak hanya diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah transfer pusat benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat,” ujar Syarief.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan APBN dan APBD diperlukan agar dukungan fiskal pemerintah pusat berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Banggar DPR dalam kunjungan tersebut turut mencermati kebutuhan pembangunan Bali yang meliputi infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, serta penguatan sektor ekonomi.
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah, sinkronisasi APBN dan APBD, stabilitas ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta transformasi pariwisata Bali menuju pariwisata yang semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tandas Syarief.
Bali Dorong Infrastruktur Buka Pusat Ekonomi Baru
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan dukungan anggaran pemerintah pusat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Ini yang harus kami atasi di Bali dengan tentunya yang utama adalah infrastruktur untuk memacu pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Koster.
Menurut Koster, pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk memperluas manfaat pembangunan ke wilayah Bali yang memiliki kapasitas fiskal lebih terbatas.
Kebutuhan infrastruktur tersebut mencakup konektivitas darat, laut, dan udara, termasuk pengembangan Pelabuhan Sangsit dan Amed.
Pengembangan pelabuhan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar tidak hanya meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di Bali.
- Penulis :
- Aditya Yohan
