Pantau - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti realisasi trafik sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang baru mencapai sekitar 50 persen dari rencana sehingga menimbulkan beban operasional, pemeliharaan, dan bunga investasi.
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja BAKN ke Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan dan pengelolaan JTTS.
Menurut Andreas, pembangunan JTTS sejak awal diarahkan untuk mendukung munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera, tetapi realisasi trafik dalam pelaksanaannya belum sesuai rencana.
“Sesuai temuan BPK antara pendapatan yang direncanakan dengan yang sudah terjadi itu hanya 50 persennya,” kata Andreas kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (2/10/2026).
Trafik Rendah Picu Beban Operasional dan Investasi
Andreas menjelaskan rendahnya realisasi trafik berdampak terhadap kemampuan pengelolaan jalan tol dalam menanggung biaya operasional dan pemeliharaan.
Kondisi tersebut juga menimbulkan beban bunga dari investasi yang telah dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur tol.
“Ini menimbulkan beban, baik beban untuk operasional dan pemeliharaan jalan tol tersebut maupun beban bunga dari investasi yang telah dilakukan,” ujarnya.
BAKN DPR juga menelusuri sejauh mana rekomendasi BPK terkait pembangunan dan pengelolaan JTTS telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
Dalam kunjungan tersebut, BAKN mengundang sejumlah kementerian, Badan Pengelola BUMN, Danantara, serta sejumlah badan usaha karya untuk membahas persoalan JTTS.
BAKN Cari Model Bisnis Infrastruktur yang Tepat
Andreas mengatakan pembahasan BAKN tidak hanya berfokus pada tindak lanjut temuan BPK, tetapi juga mencari model bisnis yang sesuai untuk pembangunan infrastruktur ke depan.
Model tersebut diperlukan terutama bagi proyek infrastruktur yang secara ekonomi dinilai dibutuhkan, tetapi secara finansial belum memenuhi kriteria komersial.
“Yang lebih penting adalah ke depannya bagaimana mencari model bisnis yang paling tepat untuk yang secara ekonomi itu layak atau sangat dibutuhkan, tetapi secara finansial belum memenuhi kriteria komersial,” pungkasnya.
BAKN berharap pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pola pembiayaan dan pengelolaan yang tepat bagi proyek infrastruktur dengan manfaat ekonomi besar tetapi memiliki tingkat kelayakan finansial yang terbatas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
