Pantau - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengalokasikan anggaran sekitar Rp46 miliar untuk program pendidikan gratis mulai jenjang PAUD hingga perguruan tinggi sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang mudah, adil, dan merata karena pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang.
“Tidak boleh ada anak-anak Manokwari yang kehilangan masa depan karena orang tua tidak mampu membiayai,” ujarnya di Manokwari, Sabtu (3/10/2026).
Hermus mengatakan keterbatasan finansial keluarga masih menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak pendidikan sehingga pemerintah daerah merumuskan kebijakan pendidikan gratis bagi generasi muda.
“Kalau pemerintah tidak melakukan (menggratiskan biaya pendidikan), maka pemerintah melanggar konstitusi dan melanggar hak anak-anak yang mau sekolah,” kata Hermus.
Pendidikan Gratis Mencakup Beasiswa hingga Seragam
Kepala Dinas Pendidikan Manokwari Pardjiyanti mengatakan pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2025.
Program tersebut mencakup beasiswa bagi pelajar SD hingga SMA, simpanan PAUD/TKK sebesar Rp125 ribu per siswa setiap bulan, beasiswa pendidikan tinggi, bantuan empat jenis seragam, serta bantuan operasional sekolah daerah Manokwari atau Bosdama.
“Beasiswa Manokwari Pintar jenjang SD per siswa Rp1 juta, SMP Rp1,146 juta, SMA Rp1,2 juta, beasiswa S1 umum Rp7,5 juta, S1 kedokteran Rp50 juta, S2 Rp20 juta, dan S3 Rp75 juta,” kata Pardjiyanti.
Bosdama digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak ditanggung melalui BOS reguler dengan besaran alokasi disesuaikan jumlah peserta didik pada penerimaan tahun ajaran baru.
Program tersebut juga membiayai 350 guru honorer dari satuan PAUD hingga SMA/SMK untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik di Manokwari.
Pemkab Targetkan Lulusan Melanjutkan Pendidikan
Hermus mengatakan pendidikan gratis tidak sekadar membebaskan biaya sekolah, tetapi menjadi kebijakan afirmatif untuk memperluas akses sekaligus menjaga keberlanjutan mutu pendidikan.
“Setiap lulusan itu harus 100 persen dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Kalau masih 80 persen yang melanjutkan, maka pemenuhan hak-hak pendidikan belum tuntas,” ujar Hermus.
Pemerintah daerah akan mengevaluasi program secara berkala untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap angka partisipasi sekolah pada setiap kelompok usia.
Hermus juga meminta dinas terkait berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan untuk memastikan data peserta didik selalu valid sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
“Jangan sampai ada yang butuh bantuan, justru tidak dilayani. Data harus diperbaharui berkala dan akurat,” ujarnya.
Pardjiyanti menyebut sebanyak 155 mahasiswa telah terdaftar sebagai penerima beasiswa, sedangkan program Manokwari Pintar menjangkau 4.500 peserta didik dari hampir 300 satuan pendidikan.
“Sudah ada 155 mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima beasiswa. Kalau program Manokwari Pintar sebanyak 4.500 peserta didik, dan jumlah satuan pendidikan di Manokwari hampir 300 satuan,” ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
