Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari hulu hingga hilir, mulai dari keamanan pangan, pengelolaan insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Netty mengatakan perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus dibarengi penerapan standar mutu serta mekanisme pertanggungjawaban yang tegas.
“Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya operasional. Harus ada performance-based accountability. SPPG yang menerima insentif harus benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai ketentuan, serta menjaga kualitas makanan yang diterima anak,” tegas Netty dalam keterangan resminya, Jumat (2/10/2026).
Keamanan Pangan Harus Jadi Syarat Utama
Netty menilai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh sebatas menjadi persyaratan administratif bagi SPPG dalam menjalankan program MBG.
Menurutnya, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi harus menjadi syarat utama bagi keberlanjutan operasional SPPG sekaligus pemberian insentif.
“Kalau dapurnya tidak memenuhi standar, jangan sampai tetap mendapatkan insentif. Anak-anak adalah penerima manfaat utama. Maka prinsipnya sederhana: anak aman, anggaran bersih,” ujarnya.
Selain keamanan pangan, Netty menyoroti dugaan penyimpangan dalam tata kelola anggaran MBG yang tengah berproses secara hukum.
Ia menyebut Kejaksaan Agung mengungkap dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan perhitungan BPKP.
Pada 29 September 2026, enam tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
“Program MBG adalah program untuk anak-anak Indonesia. Karena itu, dugaan penyimpangan anggarannya harus dibuka secara terang di pengadilan. Proses persidangan harus transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui bagaimana penyimpangan itu terjadi,” jelas Netty.
Pemulihan Kerugian Negara Diminta Jadi Prioritas
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan proses hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah, tetapi pemulihan aset atau asset recovery harus menjadi prioritas apabila kerugian negara terbukti.
“Kalau negara benar-benar dirugikan, uang negara harus dikejar dan dipulihkan semaksimal mungkin sesuai mekanisme hukum. Jangan sampai anak-anak kehilangan manfaat dari anggaran MBG sementara uangnya hilang karena penyimpangan,” katanya.
Netty juga menyinggung penyitaan sejumlah aset oleh Kejaksaan Agung dari para tersangka, termasuk aset mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang diperkirakan bernilai Rp8,43 miliar untuk pembayaran uang pengganti.
“Angka Rp10 triliun itu bukan angka kecil. Jika nanti berdasarkan proses hukum terbukti terdapat kerugian negara sebesar itu, upaya pemulihannya harus maksimal. Rp10 triliun yang hilang dari tata kelola program anak harus kembali menjadi manfaat bagi anak dan masyarakat, bukan berhenti sebagai angka dalam berkas perkara,” paparnya.
Pemerintah dan BGN Diminta Benahi MBG
Netty meminta pemerintah dan BGN menjadikan perkara tersebut sebagai momentum untuk membenahi tata kelola MBG secara menyeluruh.
Pembenahan tersebut mencakup proses pengadaan, pemilihan mitra SPPG, distribusi anggaran, pengawasan kualitas makanan, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat.
“MBG tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak porsi yang dibagikan. Kita harus mengukur apakah makanannya aman, gizinya terpenuhi, anggarannya tepat sasaran, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. Komisi IX DPR RI akan terus mengawal agar ekspansi MBG berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan pengawasan,” lanjutnya.
Netty menegaskan keberhasilan MBG harus tercermin dari manfaat yang diterima anak-anak sekaligus pengelolaan anggaran negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar program berjalan, tetapi anak-anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, sementara uang negara dikelola secara bersih dan transparan. Anak aman, anggaran bersih itu yang harus menjadi standar MBG ke depan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
