Pantau - Komisi VIII DPR RI menilai Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus pembentukan karakter peserta didik.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan penilaian tersebut setelah meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jumat (2/10/2026).
Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektare itu dinilai memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran bagi peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan Berjalan Bersama
Wachid mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya ditujukan untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.
“Sekolah Rakyat ini tidak hanya berhenti di masalah pendidikan, tetapi juga perlunya pendidikan karakter. Presiden Prabowo membuat Sekolah Rakyat tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk pengentasan kemiskinan atau memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Dalam pendidikan satu tahun ternyata sudah membuahkan prestasi sebanyak 4.050 prestasi, baik sains maupun yang lain,” ungkap Wachid.
Menurut Wachid, fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik.
“Fasilitas di sini berbeda dengan fasilitas sekolah umum. Tadi saya lihat anak-anak sudah menggunakan iPad, menggunakan laptop, bahkan ada laboratorium komputer dan perpustakaan yang cukup memadai,” jelasnya.
Selain fasilitas akademik, kompleks Sekolah Rakyat tersebut menyediakan sarana olahraga untuk mengembangkan potensi peserta didik di luar bidang akademik.
“Fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, basket, dan voli juga tersedia bagi anak-anak yang berbakat,” ujarnya.
Pemda Didorong Siapkan Lahan Sekolah Rakyat
Wachid mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia memperkuat dukungan terhadap keberlanjutan program Sekolah Rakyat, termasuk menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
“Ini perlu diteruskan karena masih banyak bupati dan wali kota yang belum bisa menyediakan tanah seluas minimal 5 hektare sampai 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan Sukoharjo seluas 5 hektare penataannya cukup bagus, dari ruang kelas sampai asramanya,” kata Wachid.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah II itu menilai Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sukoharjo dapat menjadi contoh pengembangan pendidikan yang memadukan pembelajaran, pembentukan karakter, serta dukungan fasilitas bagi peserta didik.
“Model Sekolah Rakyat Terintegrasi ini merupakan salah satu program unggulan yang sangat menjanjikan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
