Pantau - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) agar setiap anggaran pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Zudan saat memberikan pembinaan kepada pejabat struktural Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
“Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Untuk itu, seluruh elemen ASN harus fokus pada produktivitas dan efisiensi agar visi-misi daerah dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Menurut Zudan, keberhasilan tata kelola pemerintahan pada akhirnya harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.
Produktivitas ASN Harus Terukur
Zudan menjelaskan efisiensi dan produktivitas kinerja ASN dapat diukur melalui sejumlah pendekatan, salah satunya dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan keluaran atau output yang dihasilkan.
Setiap anggaran belanja pemerintah harus mampu menghasilkan manfaat dengan nilai yang jauh lebih besar bagi masyarakat.
“Setiap anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Pengukuran produktivitas juga perlu dilakukan berbasis organisasi perangkat daerah (OPD) dengan melihat tingkat produktivitas dan indeks kinerja masing-masing secara terukur.
Pengukuran tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui hasil yang diperoleh dari setiap anggaran dan program yang dijalankan.
Zudan menegaskan setiap peningkatan anggaran maupun biaya operasional harus diikuti peningkatan indeks produktivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh ASN dan OPD juga diminta bergerak bersama serta menyatukan pandangan untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah menghasilkan dampak yang dapat diukur.
“Seluruh jajaran ASN dan OPD dihimbau untuk bergerak bersama dan menyatukan pandangan demi mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” katanya.
Administrasi Tidak Boleh Memperumit Pelayanan
Dalam tata kelola kepegawaian, Zudan mengatakan administrasi tetap memiliki peran penting sebagai pijakan untuk menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Administrasi tersebut dibutuhkan dalam menghadapi pemeriksaan internal maupun eksternal, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memperpanjang pelayanan atau menciptakan prosedur yang kompleks.
“Administrasi kepegawaian memang sangat penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan hukum, baik dalam pemeriksaan internal maupun eksternal. Namun, administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang jalur prosedur yang rumit,” katanya menegaskan.
Reformasi administrasi diharapkan menghasilkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, murah, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Banyumas Terapkan Manajemen Talenta ASN
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerima rekomendasi penerapan Sistem Manajemen Talenta ASN dari BKN.
Rekomendasi tersebut diterima setelah Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan ekspos manajemen talenta di Kantor BKN Pusat.
“Penerapan manajemen talenta merupakan bagian dari komitmen Pemkab Banyumas membangun pembinaan dan pengembangan karier ASN yang sistematis, objektif, transparan, serta berkesinambungan,” katanya.
Sistem Manajemen Talenta ASN diharapkan memperkuat penerapan meritokrasi dalam penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Melalui sistem tersebut, penempatan dan promosi ASN dilakukan berdasarkan kapasitas, kompetensi, serta kualifikasi masing-masing pegawai.
Sadewo menegaskan seluruh proses pengisian jabatan melalui Sistem Manajemen Talenta ASN harus berlangsung secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel.
Proses tersebut juga harus bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Penulis :
- Arian Mesa
