Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) terus menata skema insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat digunakan secara efisien, adil, proporsional, dan tepat guna.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan penataan tersebut bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat dikonversikan secara optimal menjadi makanan bergizi dan berkualitas bagi penerima manfaat.
"Intinya adalah efisiensi, sehingga di dalamnya lebih adil dan proporsional. Yang jelas kita ingin bahwa setiap APBN, anggaran itu dikelola dengan benar, dikonversi menjadi MBG dengan benar," kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, skema insentif mitra SPPG perlu dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat yang dilayani, serta besaran investasi masing-masing mitra.
BGN Bahas Insentif Rp2.000 bagi Mitra
Penghitungan berdasarkan sejumlah faktor tersebut diperlukan untuk mencegah pembayaran insentif secara berlebihan, terutama ketika kapasitas penerima manfaat yang dilayani tidak sebanding dengan insentif yang diterima mitra.
Salah satu skema yang dibahas adalah pemberian insentif sebesar Rp2.000.
Menurut Sudaryono, insentif tersebut memberikan jaminan keuntungan bagi mitra, tetapi tidak ditujukan agar mitra memperoleh keuntungan dalam jumlah sangat besar.
"Dengan insentif Rp2.000, ini artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tetapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, tidak boleh," ungkap Sudaryono.
Ia menjelaskan karakter Program MBG berbeda dengan kegiatan usaha yang berorientasi memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.
MBG merupakan layanan rutin yang berjalan setiap hari sehingga keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kemitraan.
"MBG ini kalau semacam kegiatan, utilitas. Itu rutin, harian, tetapi kemudian pengembalian atau untungnya tidak besar," kata Sudaryono.
Investasi Mitra Tetap Jadi Pertimbangan
BGN tetap menghargai investasi yang telah dikeluarkan para mitra untuk mendukung pelaksanaan Program MBG, termasuk biaya pembangunan dan penyediaan dapur untuk operasional SPPG.
Namun, BGN menegaskan hubungan tersebut harus tetap berjalan dalam koridor kemitraan yang sehat dan berkeadilan.
Kepentingan mitra tetap diperhatikan tanpa mengesampingkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang publik secara tepat.
"Saya sebagai kepala badan, saya berkomitmen, kita berlaku adil. Intinya mitra ini adalah mitra. Dia sudah keluar biaya, dia sudah bangun dapur. Kami pastikan bahwa kami memperlakukan mitra itu sebagai mitra, cuma memang itu tadi, tidak bisa, tidak mungkin rugi, tetapi tidak bisa untung besar-besaran," kata Sudaryono.
BGN Benahi Data Penerima MBG
Selain pembiayaan dan insentif, BGN sedang membenahi data penerima manfaat untuk memastikan pelayanan MBG sesuai dengan kondisi di lapangan.
Data yang lebih akurat diperlukan agar jumlah makanan yang disiapkan setiap SPPG sesuai dengan jumlah penerima manfaat sebenarnya.
BGN ingin memastikan penerima manfaat tercatat secara akurat berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address.
"Kita ingin betul-betul berdasarkan nama dan alamat itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kita mau lacak, si Hasan, Budi, Ali, Siti penerima manfaat sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana," ungkap Sudaryono.
Data tersebut akan digunakan untuk membantu BGN melacak perkembangan kondisi masing-masing penerima manfaat sebelum dan setelah mendapatkan MBG.
Sudaryono mengakui pembenahan sistem dan data penerima manfaat membutuhkan proses serta memiliki kompleksitas tersendiri.
Penataan insentif, pembiayaan, dan data penerima manfaat menjadi bagian dari upaya BGN agar Program MBG dikelola secara lebih efisien, adil, proporsional, dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Shila Glorya
