Pantau - Global Water Partnership (GWP) Asia Tenggara menilai Indonesia perlu mengubah dan memperkuat pengelolaan sumber daya air untuk mendukung target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,3 persen pada 2045, mengingat separuh aktivitas ekonomi nasional berada di daerah aliran sungai yang mengalami tekanan air.
Koordinator Regional GWP Asia Tenggara Raymond Valiant mengatakan ketahanan air harus menjadi bagian dari perencanaan ekonomi nasional karena risiko terkait air dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Water Security as a Foundation for Growth pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Raymond menjelaskan bahwa target pertumbuhan PDB sebesar 7,3 persen tersebut berasal dari Bank Dunia dan pemerintah Indonesia, bukan dari GWP.
“Saya mengawali ini dengan menyoroti bahwa ketahanan air, atau risiko terkait air, bukan sekadar masalah lingkungan. Kita harus memasukkannya ke dalam neraca negara untuk melihat dampaknya,” kata Raymond.
Separuh PDB Indonesia Berasal dari Wilayah yang Mengalami Tekanan Air
Raymond mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen PDB Indonesia dihasilkan dari wilayah daerah aliran sungai yang sudah mengalami tekanan terhadap ketersediaan air.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara ketahanan sumber daya air dan aktivitas perekonomian nasional.
Selain persoalan ketersediaan air, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam efisiensi distribusi layanan air.
Menurut Raymond, tingkat air tidak berekening atau non-revenue water secara nasional mencapai sekitar 34 persen.
Angka tersebut disebut sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pengelolaan air yang tidak efisien dapat memengaruhi kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Indonesia Miliki 447 Perusahaan Penyedia Air
Raymond menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 447 perusahaan penyedia layanan air.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 394 perusahaan tercatat memiliki laporan keuangan.
Namun, sekitar 81 persen perusahaan yang memiliki laporan keuangan tersebut melayani kurang dari 50.000 sambungan pelanggan.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan perbedaan skala ekonomi dalam penyelenggaraan layanan air.
Perusahaan dengan jumlah pelanggan yang relatif kecil menghadapi kondisi operasional dan pembiayaan yang berbeda dibandingkan penyedia layanan berskala besar.
"Jadi, risikonya nyata,” ujar Raymond.
GWP Tekankan Air sebagai Hak Masyarakat
Raymond menegaskan bahwa pengelolaan air tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan usaha.
Menurutnya, akses terhadap air merupakan hak masyarakat yang harus dijamin melalui sistem distribusi yang adil dan merata.
Ia juga mengingatkan bahwa besarnya investasi belum tentu menunjukkan suatu proyek layak mendapatkan pembiayaan perbankan.
“Air adalah hak, sehingga bukan sekadar imbalan dari layanan yang menguntungkan. Kedua, hak ini hanya dapat dinikmati oleh masyarakat jika distribusinya adil dan merata. Inilah sebenarnya pedoman yang harus dipegang saat kita berbicara mengenai investasi,” tuturnya.
Raymond menilai prinsip keadilan distribusi perlu menjadi dasar dalam merancang investasi sektor air.
Ia juga menekankan pentingnya keterjangkauan biaya agar layanan air dapat diakses oleh masyarakat.
Kebutuhan Investasi Infrastruktur Capai Rp6.500 Triliun
Raymond menyebut Indonesia menargetkan kebutuhan investasi infrastruktur sekitar Rp6.500 triliun atau setara 400 miliar dolar Amerika Serikat.
Namun, anggaran negara diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 37 persen dari kebutuhan tersebut.
Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, termasuk di sektor air.
Raymond mengusulkan pemanfaatan skema pendanaan campuran serta keterlibatan pihak swasta untuk mendukung kebutuhan investasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan investasi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar layanan.
Akuntabilitas dan Pemerataan Jadi Syarat Investasi Air
Raymond menilai keberhasilan investasi sektor air tidak cukup hanya diukur dari kelayakan finansial suatu proyek.
Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait perlu terlebih dahulu membangun komitmen, akuntabilitas, serta sistem distribusi yang adil.
“Kelayakan mendapatkan pembiayaan harus menjadi tahap terakhir dari setiap investasi yang didasarkan pada komitmen. Bangunlah komitmen terlebih dulu, terapkan akuntabilitas, ciptakan sistem yang adil, dan barulah setelah itu kita dapat menyalurkan air kepada masyarakat,” ujarnya.
GWP mendorong Indonesia menempatkan ketahanan air sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi menuju 2045.
- Penulis :
- Aditya Yohan
