Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penyusunan standar pelayanan untuk mempercepat penanganan kasus.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kerja sama lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan korban.
Hal tersebut disampaikan Veronica dalam penutupan rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahap Final di Jakarta, Jumat.
"Di sini kita sebenarnya sudah membuka sekat-sekat antar-kementerian/lembaga. Kita bisa bekerja dengan lebih efektif karena komunikasi yang baik," kata Veronica.
Menurutnya, keterbukaan komunikasi antarlembaga dapat membantu mempercepat koordinasi sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terhambat prosedur administratif yang berlebihan.
KemenPPPA juga mendorong pemutakhiran regulasi dan penguatan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan, anak, serta kelompok masyarakat rentan.
Veronica Tan Dorong Birokrasi Fleksibel dan Hilangkan Ego Sektoral
Veronica menilai penguatan pelayanan terpadu membutuhkan perubahan cara kerja birokrasi agar lebih terbuka, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk mengurangi ego sektoral antarkementerian dan lembaga yang berpotensi menghambat koordinasi serta memperlambat penyelesaian kasus kekerasan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menyusun SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai pedoman bersama dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus.
Meski demikian, Veronica menekankan bahwa kasus kekerasan dengan tingkat kompleksitas tinggi tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui prosedur standar.
Menurutnya, penanganan kasus yang rumit juga membutuhkan dukungan kebijakan dan keterlibatan langsung jajaran pimpinan tertinggi untuk mengatasi hambatan koordinasi maupun regulasi.
"Penanganan kasus memang memerlukan standardisasi awal, tetapi ketika kasusnya kompleks, artinya kita juga perlu kebijakan dan komitmen langsung dari top management," tegas Veronica.
Keterlibatan pimpinan tertinggi diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan ketika penanganan kasus menghadapi kendala yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme koordinasi biasa.
Dengan demikian, setiap lembaga yang terlibat dapat bekerja secara lebih terintegrasi tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
KemenPPPA Kembangkan Sistem Open Book dan Living Document
Dalam memperkuat tata kelola pelayanan, KemenPPPA mengembangkan konsep open book atau sistem kerja terbuka serta living document atau dokumen yang dapat terus diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan.
Melalui pendekatan tersebut, mekanisme pelayanan, regulasi, dan prosedur penanganan kasus dirancang agar lebih transparan serta dapat disempurnakan berdasarkan pengalaman di lapangan.
Sistem ini juga memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan.
Veronica menilai tata kelola yang terbuka dan adaptif diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi korban kekerasan.
Pengalaman dalam menyelesaikan kasus akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme pelayanan sehingga hambatan serupa dapat ditangani secara lebih efektif.
Penerapan sistem open book dan living document juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih humanis serta berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
Forum Kasus Terpadu dan Command Center Diperkuat
Selain menyusun SOP, KemenPPPA secara rutin menyelenggarakan forum pembahasan kasus terpadu setiap Kamis sejak 4 Juni sebagai wadah koordinasi dan evaluasi penanganan kasus perempuan dan anak.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan regulasi, prosedur, dan koordinasi birokrasi yang ditemukan selama proses penanganan kasus di lapangan.
Melalui pembahasan bersama, kementerian dan lembaga terkait dapat mengevaluasi aturan internal yang berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
KemenPPPA juga memanfaatkan fasilitas command center atau pusat kendali untuk memperkuat pemantauan, koordinasi, dan tindak lanjut pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Integrasi antara pusat kendali dan forum pembahasan kasus terpadu memungkinkan pengaduan yang sulit diselesaikan di tingkat masyarakat maupun daerah dibawa langsung ke tingkat kementerian.
Mekanisme tersebut juga memberikan ruang bagi kasus baru maupun kasus kompleks yang mengalami kebuntuan penyelesaian untuk dibahas bersama jajaran pimpinan tertinggi.
Hasil pembahasan dan penyelesaian kasus kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem open book sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan pelayanan.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan setiap hambatan yang ditemukan dalam penanganan kasus dapat menjadi dasar perbaikan sistem secara berkelanjutan.
Veronica Tan Tekankan Pelayanan Terbaik dan Tercepat bagi Korban
Veronica menegaskan bahwa regulasi dan tata kelola pelayanan harus terus dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan yang cepat dan tepat kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan.
Menurutnya, sistem pelayanan tidak boleh berhenti pada penyusunan aturan, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan korban dan tantangan yang muncul selama proses penanganan.
"Nanti regulasi itu akan selalu mendekatkan diri kepada perspektif pelayanan yang terbaik dan tercepat untuk penanganan kasus perempuan, anak, dan kaum rentan. Siapapun yang membutuhkan bantuan akan dapat kita hadapi dengan cepat karena kita punya ruang dan tata kelola open book ini," ujar Veronica.
Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, KemenPPPA berupaya membangun sistem pelayanan yang tidak terhambat sekat birokrasi ketika menangani pengaduan masyarakat.
Penyusunan SOP pelayanan terpadu, pemanfaatan teknologi, serta penerapan tata kelola yang terbuka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
KemenPPPA juga terus mendorong evaluasi kebijakan berdasarkan pengalaman penanganan kasus agar pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan korban.
Dengan penguatan sistem tersebut, pemerintah menargetkan perempuan, anak, dan kelompok rentan yang mengalami kekerasan dapat memperoleh akses perlindungan serta penanganan secara lebih cepat, efektif, dan menyeluruh.
- Penulis :
- Shila Glorya
