Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusut tuntas dugaan praktik judi online yang berlangsung di rumah dinas TNI kawasan Cijantung, Jakarta Timur, serta memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sukamta meminta pemeriksaan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang menyediakan tempat, mengendalikan kegiatan, atau melindungi aktivitas perjudian tersebut.
Ia mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut.
“Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
DPR Minta TNI Telusuri Pengendali Dugaan Judi Online di Cijantung
Sukamta menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar orang-orang yang diduga menjalankan kegiatan perjudian di lokasi.
Menurutnya, aparat perlu mengungkap pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut serta menelusuri bagaimana rumah dinas TNI dapat digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.
Ia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak yang mengetahui atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,” ujarnya.
Sukamta menilai pengusutan menyeluruh diperlukan agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan.
Sukamta Ingatkan Rumah Dinas TNI Merupakan Fasilitas Negara
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan.
Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan rumah dinas perlu ditangani secara serius dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, Sukamta menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum hasil penyelidikan dan pemeriksaan diperoleh.
“Rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Sukamta menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Puluhan Komputer Jadi Sorotan Pengawasan Internal TNI
Selain mendesak pengusutan hukum, Sukamta meminta TNI menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.
Ia menyoroti dugaan aktivitas perjudian yang menggunakan puluhan perangkat komputer di lingkungan rumah dinas militer.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara.
“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” ungkapnya.
Sukamta meminta TNI menjelaskan persoalan pengawasan tersebut sekaligus melakukan pembenahan agar penyalahgunaan fasilitas serupa tidak terulang.
DPR Dorong Pemeriksaan Terbuka untuk Jaga Kepercayaan Publik
Sukamta berharap penanganan dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI Cijantung dilakukan secara profesional, terbuka, dan menyeluruh.
Ia menilai transparansi pemeriksaan diperlukan agar fakta mengenai pihak yang terlibat dan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dapat terungkap secara jelas.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
“Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” pungkas Sukamta.
Sukamta menegaskan bahwa pengusutan kasus tersebut harus berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang diperiksa.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
