Pantau - Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi di Provinsi Kepulauan Riau untuk menekan biaya logistik, mengurangi disparitas harga barang antarpulau, serta memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan sistem logistik yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil memperoleh akses barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurdin saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau,” ujar Nurdin.
DPR Soroti Tingginya Biaya Logistik dan Perbedaan Harga Antarpulau
Nurdin menjelaskan bahwa karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan dalam distribusi barang dan pelayanan transportasi.
Menurutnya, keterbatasan sarana transportasi, tingginya biaya pengiriman, serta panjangnya rantai pasok menjadi sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan harga barang antarwilayah.
Kondisi tersebut dinilai memerlukan penguatan konektivitas agar distribusi kebutuhan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien.
Nurdin juga menyoroti aktivitas ekonomi yang masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Sementara itu, sejumlah pulau kecil masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Ia menilai ketimpangan tersebut perlu diatasi melalui perencanaan infrastruktur dan sistem logistik yang saling terhubung.
Komisi VI DPR Usulkan Peta Jalan Integrasi Pelabuhan dan Distribusi
Nurdin mendorong penyusunan peta jalan pengembangan logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi.
Peta jalan tersebut diharapkan memiliki target yang jelas dalam menurunkan biaya logistik dan memperkecil perbedaan harga barang di Kepulauan Riau.
“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, dengan target penurunan disparitas harga yang jelas,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, integrasi sistem distribusi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan koordinasi antarlembaga.
Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan dapat membangun jaringan logistik yang menghubungkan pusat perdagangan dengan wilayah kepulauan.
Penguatan konektivitas tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal.
BUMN Diminta Tingkatkan Efisiensi dan Digitalisasi Layanan
Komisi VI DPR RI turut mendorong peningkatan peran BUMN di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan dalam memperbaiki sistem distribusi barang.
Nurdin menekankan pentingnya peningkatan produktivitas, digitalisasi layanan, dan efisiensi operasional untuk memperkuat konektivitas antarpulau.
Menurutnya, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kewajiban BUMN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
“BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi logistik yang terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat semakin kuat dan distribusi barang kepada masyarakat berjalan lebih efektif,” paparnya.
Selain BUMN, Nurdin meminta Kementerian Perdagangan memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui upaya memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di wilayah kepulauan.
DPR Minta Rencana Aksi dengan Target Penurunan Biaya Logistik
Nurdin berharap kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI menghasilkan kesepakatan tindak lanjut yang konkret bersama seluruh mitra kerja terkait.
Ia menekankan bahwa setiap rencana penguatan konektivitas harus dilengkapi target yang dapat diukur dan penanggung jawab pelaksanaan yang jelas.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rancangan aksi bersama yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengendalikan disparitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja tersebut turut diikuti sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono atau Kanang, Dewi Juliani, Unru Baso, Ida Fauziyah, Rahmat Saleh, dan Askweni.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong sinergi pemerintah dan BUMN untuk memperkuat jaringan distribusi barang sekaligus meningkatkan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
