Pantau - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menyiapkan usulan program pembangunan untuk lima kecamatan yang masuk kawasan prioritas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI periode 2025–2029 guna meningkatkan pelayanan dasar, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan masyarakat.
Lima kecamatan tersebut meliputi Paleleh Barat, Gadung, Bokat, Biau, dan Karamat.
Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto mengatakan penyusunan usulan dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan kelima wilayah tersebut dalam dokumen perencanaan BNPP.
"Jadi ini untuk menghimpun kebutuhan pembangunan daerah yang akan diusulkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), khususnya dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Nasir di Biau, Minggu (11/10/2026).
Lima Kecamatan Buol Diprioritaskan untuk Pembangunan
Nasir menjelaskan program yang disiapkan pemerintah daerah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan prioritas.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, energi, sarana permukiman, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Menurutnya, penyusunan program harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat agar usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Buol juga berupaya memastikan pembangunan di lima kecamatan tersebut masuk dalam perencanaan nasional.
Langkah itu diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang membutuhkan peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Wakil Bupati Minta OPD Segera Lengkapi Usulan
Nasir meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun dan melengkapi dokumen usulan pembangunan sesuai ketentuan BNPP.
Sejumlah perangkat daerah yang dilibatkan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Selain itu, perangkat daerah yang menangani perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan juga diminta berpartisipasi dalam penyusunan program.
Menurut Nasir, keterlibatan OPD teknis diperlukan untuk memastikan setiap usulan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sesuai kebutuhan prioritas.
"Seluruh perkembangan penyusunan usulan dilaporkan secara berkala dan tidak menunda proses hingga mendekati batas waktu yang sudah ditentukan," ujarnya.
Ia menegaskan penyelesaian dokumen perlu dilakukan sesuai format dan persyaratan yang telah ditetapkan BNPP.
Usulan Pembangunan Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Program
Nasir menjelaskan bahwa setiap OPD diminta menyusun program berdasarkan tiga kelompok utama yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan.
Kelompok pertama adalah usulan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk periode 2027–2029.
Kelompok kedua mencakup kebutuhan program batas wilayah negara dan lintas batas.
Sementara itu, kelompok ketiga meliputi kebutuhan infrastruktur pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Pembagian tersebut bertujuan mempermudah penyusunan program agar sesuai dengan kerangka perencanaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Nasir menilai perincian kebutuhan pembangunan menjadi bagian penting agar setiap program dapat dipertimbangkan dalam perencanaan BNPP.
Pemkab Buol Targetkan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan
Pemerintah Kabupaten Buol berharap usulan pembangunan lima kecamatan prioritas dapat memperoleh perhatian dalam penyusunan program pemerintah pusat.
Nasir mengatakan peningkatan infrastruktur dan layanan dasar diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta memperkuat konektivitas wilayah.
"Harapannya kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dapat terakomodasi dalam perencanaan pemerintah pusat guna mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Nasir.
Sebelumnya, Wakil Bupati Buol telah memimpin pertemuan bersama sejumlah OPD pada Jumat (9/10/2026) untuk membahas penyusunan usulan pembangunan lima kecamatan tersebut.
Pemerintah daerah selanjutnya akan menghimpun dan melengkapi dokumen program sesuai kebutuhan masing-masing wilayah sebelum diajukan kepada BNPP.
- Penulis :
- Gerry Eka
