Pantau - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan langkah antisipasi lonjakan harga cabai yang masih tinggi, dengan harga cabai rawit merah mencapai Rp90.000 per kilogram di Pasar Manis Purwokerto pada Minggu (11/10/2026).
Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan cabai dari sentra produksi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala DPKUKM Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan pihaknya juga membuka kemungkinan pemberian subsidi apabila harga cabai terus meningkat dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Langkah tersebut dipertimbangkan menyusul terbatasnya pasokan cabai dari petani yang menyebabkan harga sejumlah jenis cabai bertahan tinggi selama sepekan terakhir.
Harga Cabai Rawit Merah Capai Rp90 Ribu per Kilogram
Harga berbagai jenis cabai di Pasar Manis Purwokerto masih berada pada tingkat tinggi hingga Minggu (11/10/2026).
Pedagang sayuran di Pasar Manis Purwokerto, Anjar, mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp90.000 per kilogram.
Sementara itu, cabai merah keriting dijual Rp75.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar berada pada harga Rp70.000 per kilogram.
Harga cabai rawit hijau juga masih bertahan di kisaran Rp70.000 per kilogram.
Anjar menjelaskan bahwa tingginya harga cabai dipengaruhi keterbatasan pasokan dari petani.
Menurutnya, tanaman cabai dari masa tanam sebelumnya mulai memasuki akhir masa produksi, sementara tanaman baru belum menghasilkan panen secara optimal.
Kondisi tersebut menyebabkan jumlah cabai yang masuk ke pasar menjadi terbatas.
“Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga aneka cabai di Pasar Manis Purwokerto bertahan tinggi selama sepekan terakhir,” kata Anjar.
DPKUKM Banyumas Pantau Pasokan Cabai dari Sentra Produksi
Gatot Eko Purwadi mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga dan distribusi cabai ke pasar-pasar di Banyumas.
Pengawasan dilakukan melalui pedagang besar untuk mengetahui kondisi pasokan dan memastikan kebutuhan pasar tetap tercukupi.
"Kita melakukan pemantauan harga, kemudian memastikan juga suplai pasokan ke pasar-pasar itu tersedia. Melalui pedagang-pedagang besar, kita pantau apakah suplainya cukup atau bagaimana," katanya.
Gatot menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyumas, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan pasokan di daerah penghasil cabai yang juga harus memenuhi konsumsi masyarakat setempat.
Ia mencontohkan Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu wilayah sentra produksi cabai yang tetap membutuhkan pasokan untuk konsumsi lokal.
Karena itu, jumlah produksi cabai di suatu daerah tidak selalu menunjukkan keseluruhan pasokan yang dapat didistribusikan ke wilayah lain.
Pemerintah Perkuat Kerja Sama Antardaerah untuk Distribusi Cabai
DPKUKM Banyumas berupaya mengoptimalkan kerja sama antardaerah untuk menjaga kelancaran distribusi cabai.
Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong pedagang besar di Banyumas menjalin hubungan langsung dengan petani di wilayah penghasil.
Gatot juga memperhatikan arahan Gubernur Jawa Tengah agar daerah sentra produksi pertanian memprioritaskan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah sebelum memasok komoditas ke wilayah lain.
“Selain pemantauan harga dan ketersediaan barang, kami juga berupaya mengoptimalkan kerja sama antardaerah (KAD) untuk memperlancar distribusi cabai,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap pasokan cabai ke pasar-pasar Banyumas dapat tetap terjaga.
Penguatan distribusi juga menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut akibat keterbatasan barang.
Pemkab Banyumas Pertimbangkan Subsidi Jika Harga Terus Naik
Selain pemantauan dan penguatan distribusi, Pemerintah Kabupaten Banyumas membuka peluang intervensi melalui mekanisme subsidi.
Namun, kebijakan tersebut baru akan dipertimbangkan apabila kenaikan harga cabai terus berlanjut dan mulai memengaruhi daya beli masyarakat.
Gatot menjelaskan bahwa pemberian subsidi untuk komoditas pertanian memerlukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terkait.
Hal tersebut karena mekanisme penanganan komoditas pertanian berbeda dengan barang hasil industri.
"Kalau kondisinya semakin naik terus dan berakibat pada daya beli masyarakat, nanti kita upayakan melalui mekanisme subsidi. Namun, untuk komoditas pertanian, kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait," katanya.
Untuk saat ini, DPKUKM Banyumas masih memprioritaskan pemantauan perkembangan harga dan kelancaran pasokan dari daerah sentra produksi.
Pemerintah daerah akan terus mencermati kondisi pasar sebelum menentukan langkah intervensi lebih lanjut untuk mengatasi tingginya harga cabai.
- Penulis :
- Gerry Eka
