HOME  ⁄  Nasional

Komisi X DPR Nilai Prabowo Serius Benahi Pendidikan Selama Dua Tahun, Soroti Revitalisasi Sekolah hingga Kesejahteraan Guru

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi X DPR Nilai Prabowo Serius Benahi Pendidikan Selama Dua Tahun, Soroti Revitalisasi Sekolah hingga Kesejahteraan Guru
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor pendidikan selama dua tahun pemerintahannya melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Lalu Hadrian saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Selama dua tahun Pak Presiden cukup memberikan perhatian dan sangat serius membenahi pendidikan kita," kata Lalu Hadrian.

Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan pemerintah menunjukkan perhatian terhadap perbaikan sarana pendidikan, kualitas pembelajaran, dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Jadi Perhatian Pemerintah

Lalu Hadrian menyebut revitalisasi sekolah sebagai salah satu langkah pemerintah dalam memperbaiki kondisi infrastruktur pendidikan nasional.

Program tersebut dinilai penting karena masih terdapat sekolah yang bangunannya belum mendapatkan perbaikan selama belasan hingga puluhan tahun.

Melalui revitalisasi, pemerintah berupaya meningkatkan kelayakan sarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.

Selain perbaikan bangunan sekolah, pemerintah juga menjalankan program digitalisasi pendidikan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi.

Lalu Hadrian menilai kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan pendidikan yang mendapat perhatian Presiden Prabowo.

Kesejahteraan Guru dan Status Kepegawaian Turut Disorot

Komisi X DPR juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru.

Selain kesejahteraan, kejelasan status kepegawaian guru menjadi salah satu aspek yang dinilai penting dalam pembenahan sektor pendidikan.

Lalu Hadrian menyebut perhatian terhadap guru sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional.

Upaya tersebut berjalan bersamaan dengan program peningkatan fasilitas sekolah dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Perluas Akses Pendidikan

Lalu Hadrian turut mengapresiasi upaya pemerintah memperluas kesempatan belajar melalui pendirian Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mereka memiliki kesempatan mengakses pendidikan.

Selain Sekolah Rakyat, pemerintah mengembangkan Sekolah Garuda yang ditujukan bagi siswa dengan potensi akademik tinggi.

Sekolah Garuda diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi terkemuka di dunia.

Lalu Hadrian juga menyinggung rencana pemerintah membangun sekolah nasional terintegrasi serta universitas kedokteran dan sains.

Menurutnya, berbagai program tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.

DPR Ingatkan Program Pendidikan Jangan Terhambat Birokrasi Anggaran

Meski memberikan penilaian positif, Lalu Hadrian menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan oleh kementerian terkait.

Ia meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mampu menerjemahkan arahan Presiden menjadi program yang terlaksana dengan baik.

Koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga dinilai penting agar kebutuhan anggaran pendidikan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Lalu Hadrian mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang telah dirancang tidak boleh terhambat oleh persoalan birokrasi keuangan.

"Jangan sampai nanti Presiden sudah mengajukan program yang begitu baik, terkendala lagi-lagi terkait dengan birokrasi keuangan. Ini yang tidak kita inginkan," ucapnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama antarkementerian agar program pembenahan pendidikan dapat berjalan sesuai arah kebijakan Presiden.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026