Pantau - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026, atau berkurang 2,41 poin persentase dalam kurun waktu tersebut.
Penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu capaian pembangunan daerah yang disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi Papua Barat.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tujuh kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Dominggus Mandacan saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (12/10/2026).
"Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri," kata Dominggus Mandacan.
Gubernur menegaskan bahwa kemajuan pembangunan harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.
Angka Kemiskinan Papua Barat Turun Bertahap Sejak 2024
Dominggus menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat berlangsung secara bertahap selama beberapa tahun terakhir.
Pada 2024, tingkat kemiskinan di Papua Barat tercatat sebesar 21,09 persen.
Angka tersebut kemudian turun menjadi 19,58 persen pada September 2025 atau berkurang 1,51 poin persentase dibandingkan 2024.
Penurunan kembali terjadi pada Maret 2026 ketika tingkat kemiskinan mencapai 18,68 persen.
Capaian tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,90 poin persentase dibandingkan September 2025.
Berikut perkembangan tingkat kemiskinan Papua Barat berdasarkan data yang disampaikan Gubernur.
Tahun 2024
Tingkat kemiskinan: 21,09 persen.
September 2025
Tingkat kemiskinan: 19,58 persen.
Maret 2026
Tingkat kemiskinan: 18,68 persen.
Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Papua Barat turun sebesar 2,41 poin persentase dari 2024 hingga Maret 2026.
Meski demikian, Dominggus mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan masih memerlukan penanganan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
IPM Papua Barat Meningkat, Ekonomi Tumbuh 6,46 Persen pada 2025
Selain penurunan tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat perbaikan sejumlah indikator pembangunan manusia dan ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat meningkat dari 67,69 pada 2024 menjadi 68,48 pada 2025.
Peningkatan sebesar 0,79 poin tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kualitas pembangunan manusia di Papua Barat.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,19 persen.
Indikator ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui rasio gini berada pada angka 0,384 per Maret 2026.
Dari sisi perekonomian, Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 persen sepanjang 2025 berdasarkan perhitungan kumulatif tahunan atau calendar year to calendar year (c-to-c).
Pada triwulan IV 2025, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 4,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year-on-year (yoy).
"Ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen (c-to-c), sedangkan pada triwulan IV tahun yang sama tumbuh 4,73 persen (yoy)," kata Dominggus.
Berikut sejumlah indikator pembangunan Papua Barat yang disampaikan Gubernur.
Indeks Pembangunan Manusia
2024: 67,69.
2025: 68,48.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Mei 2026: 4,19 persen.
Rasio Gini
Maret 2026: 0,384.
Pertumbuhan Ekonomi
Sepanjang 2025: 6,46 persen (c-to-c).
Triwulan IV 2025: 4,73 persen (yoy).
Dominggus menegaskan bahwa perbaikan indikator makroekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Program Prioritas Disiapkan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalankan tiga program prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga program tersebut adalah Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.
Program Papua Barat Cerdas diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Sementara itu, Papua Barat Sehat difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Adapun Papua Barat Produktif diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Program tersebut berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
Dominggus menekankan bahwa ketiga program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Papua Barat.
Selain pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja juga menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan pengangguran.
Kondisi Geografis dan Infrastruktur Masih Hambat Pemerataan Pembangunan
Meski mencatat perbaikan indikator ekonomi dan sosial, Dominggus mengakui bahwa Papua Barat masih menghadapi sejumlah kendala dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis yang memengaruhi konektivitas antardaerah.
Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, pedalaman, dan kawasan pegunungan.
Keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi kualitas pelayanan yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia masih membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah provinsi juga perlu melanjutkan upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran meskipun sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif.
Dominggus menegaskan bahwa pembangunan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di tujuh kabupaten Papua Barat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk ke daerah.
Manfaat pembangunan juga harus dirasakan secara adil oleh masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.
Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi dalam memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif.
Gubernur Dorong Peningkatan PAD dan Efisiensi Anggaran Daerah
Untuk memperkuat pembangunan, Dominggus mendorong peningkatan produktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan.
Selain peningkatan pendapatan, efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar penggunaan keuangan daerah memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Dominggus turut menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Perbaikan tata kelola tersebut perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan pembangunan dengan perkembangan teknologi.
Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan daya saing tenaga kerja turut menjadi perhatian agar masyarakat Papua Barat mampu menghadapi perkembangan teknologi.
"Upaya itu harus diselaraskan dengan percepatan transformasi digital, ilmu pengetahuan, dan daya saing tenaga kerja untuk hadapi kemajuan teknologi," ucap Dominggus.
Menurutnya, penguatan kemampuan sumber daya manusia perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Papua Barat Kembangkan Ekonomi Hijau dan Biru Berbasis Sumber Daya Alam
Dominggus Mandacan juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua Barat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi pengembangan meliputi energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Pemerintah provinsi menempatkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Ekonomi hijau diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sementara itu, ekonomi biru berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi wilayah pesisir dan laut tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perairan.
Kedua pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan rendah emisi yang didorong Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.
Dominggus menegaskan bahwa perlindungan hutan, sungai, wilayah pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
Pemanfaatan sumber daya alam juga harus memperhatikan keadilan ekonomi agar masyarakat setempat memperoleh manfaat dari potensi daerahnya.
"Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil," kata Dominggus Mandacan.
Pemprov Papua Barat Tekankan Pembangunan Merata hingga Wilayah Terpencil
Gubernur Papua Barat menegaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan menjadi 18,68 persen pada Maret 2026 merupakan perkembangan positif yang perlu dipertahankan.
Peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 juga menjadi bagian dari capaian pembangunan yang disampaikan dalam peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat.
Namun, pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam memperluas konektivitas, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memastikan pemerataan pelayanan dasar.
Persoalan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan kualitas sumber daya manusia juga masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Melalui program Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif, pemerintah daerah berupaya memperkuat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan PAD, efisiensi anggaran, transformasi digital, dan penguatan daya saing tenaga kerja untuk mendukung pembangunan daerah.
Di sisi lain, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru diarahkan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dominggus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Barat harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda di seluruh wilayah provinsi.
- Penulis :
- Shila Glorya
