Pantau - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk mempercepat persiapan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia, menyusul penilaian bahwa pemerintah telah memiliki modal awal berupa sumber daya manusia, regulasi, teknologi, dan sejumlah lokasi potensial.
Anggota Pemangku Kepentingan DEN, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan tantangan utama pengembangan energi nuklir saat ini bukan hanya ketersediaan sumber daya, melainkan belum terpadunya berbagai potensi tersebut dalam satu program nasional yang terarah.
Penilaian itu disampaikan Sripeni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Kita sudah punya resource-nya, tetapi belum dikonsolidasikan, belum ditandai bahwa kita mulai. Jadi perlu ada task force," ujar Sripeni.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan telah mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Pemerintah sendiri menargetkan PLTN komersial pertama Indonesia berkapasitas 250 megawatt (MW) mulai beroperasi pada 2032.
DEN Minta Pemerintah Bentuk Satgas Pengembangan Energi Nuklir
Sripeni menjelaskan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki sejumlah komponen penting untuk memulai pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional.
Komponen tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, kerangka regulasi, tenaga ahli, serta wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PLTN.
Namun, berbagai sumber daya dan institusi yang berkaitan dengan pengembangan energi nuklir dinilai belum sepenuhnya disatukan dalam kerangka pelaksanaan program nasional.
Karena itu, DEN mendorong pembentukan satuan tugas atau task force untuk mengoordinasikan berbagai unsur yang terlibat dalam persiapan pembangunan PLTN.
Pembentukan satuan tugas tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian peran antarlembaga dan menyatukan berbagai kesiapan yang telah tersedia.
Menurut Sripeni, pengembangan energi nuklir membutuhkan koordinasi yang terarah agar setiap institusi tidak menjalankan persiapan secara terpisah.
Konsolidasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan PLTN memiliki tahapan pelaksanaan yang jelas.
Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menentukan langkah lanjutan berdasarkan kesiapan sumber daya, teknologi, lokasi, dan kebutuhan listrik nasional.
Kalimantan Barat dan Bangka Belitung Masuk Wilayah Potensial PLTN
Dari sisi lokasi pembangunan, Sripeni menyebut Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai dua wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan PLTN.
Meski demikian, penentuan lokasi tidak dapat hanya didasarkan pada ketersediaan lahan atau potensi wilayah.
Menurutnya, kebutuhan listrik di kawasan yang akan dilayani menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan lokasi pembangunan pembangkit nuklir.
Kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi yang membutuhkan pasokan listrik besar dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan PLTN.
Pembangkit nuklir diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi bagi aktivitas produksi dan pertumbuhan industri di wilayah tersebut.
Selain mempertimbangkan lokasi, pemerintah juga perlu menentukan teknologi reaktor yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan listrik.
Sripeni menilai teknologi reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) menjadi salah satu opsi yang relevan untuk dipertimbangkan pada tahap awal pengembangan PLTN.
Teknologi tersebut dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di kawasan industri maupun wilayah dengan permintaan energi yang besar dan bersifat spesifik.
Pemilihan teknologi pembangkit perlu diselaraskan dengan kebutuhan listrik di wilayah yang akan dilayani agar pengembangan PLTN dapat dilakukan secara terukur.
Pertumbuhan Industri, Pusat Data, dan AI Dorong Kebutuhan Listrik
Sripeni juga menekankan pentingnya mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia dalam perencanaan energi nuklir jangka panjang.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan listrik nasional tidak hanya berasal dari sektor rumah tangga, tetapi juga dari perkembangan kegiatan industri dan teknologi.
Kawasan industri dan kawasan ekonomi diperkirakan membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan usaha.
Selain sektor industri, pertumbuhan pusat data atau data center juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut meningkatkan kebutuhan infrastruktur komputasi yang memerlukan pasokan listrik.
Dengan perubahan pola konsumsi energi tersebut, pengembangan PLTN dinilai perlu disesuaikan dengan pertumbuhan kawasan industri, pusat data, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi.
Perencanaan kebutuhan listrik jangka panjang menjadi salah satu dasar dalam menentukan kapasitas serta teknologi pembangkit nuklir yang akan dikembangkan.
BRIN Sebut Indonesia Miliki SDM dan 28 Lokasi Potensial PLTN
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaiful Bakhri, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah komponen dasar yang diperlukan untuk mempersiapkan pembangunan PLTN.
Menurut Syaiful, pembangunan pembangkit nuklir membutuhkan kesiapan infrastruktur yang mencakup sedikitnya 19 aspek penting.
Aspek tersebut antara lain teknologi reaktor, sumber daya manusia, penentuan lokasi atau tapak pembangunan, serta pendanaan.
Kesiapan pembangunan PLTN harus dinilai secara menyeluruh karena melibatkan berbagai komponen teknis, kelembagaan, dan pembiayaan.
Syaiful menegaskan bahwa Indonesia tidak mengalami kekurangan sumber daya manusia sebagai modal awal dalam pengembangan energi nuklir.
"Dan bagi kita (BRIN), saya pikir Indonesia sudah siap dengan berbagai komponen tadi sebenarnya. Mulai dari tapak sudah ada SDM, kita tidak kekurangan," kata Syaiful.
Selain ketersediaan tenaga ahli, BRIN telah melakukan identifikasi terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PLTN.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat 28 lokasi potensial yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Meski demikian, lokasi-lokasi tersebut masih memerlukan studi lebih lanjut sebelum dapat dinyatakan sesuai sebagai tapak pembangunan.
Kajian lanjutan diperlukan untuk mempertimbangkan kebutuhan listrik, pilihan teknologi pembangkit, serta berbagai persyaratan infrastruktur.
Dengan demikian, keberadaan 28 lokasi potensial belum berarti seluruh wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTN.
BRIN Soroti Ketersediaan Teknologi Reaktor Nuklir Berkapasitas Besar
Selain menilai kesiapan sumber daya manusia dan lokasi pembangunan, Syaiful menyoroti pilihan teknologi reaktor yang dapat digunakan Indonesia.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu munculnya teknologi reaktor baru untuk mulai mempersiapkan pembangunan PLTN.
Saat ini telah tersedia sejumlah teknologi reaktor nuklir secara komersial yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional.
Salah satu teknologi yang menjadi perhatian BRIN adalah reaktor nuklir berkapasitas besar atau large nuclear reactor.
Syaiful menilai teknologi reaktor berkapasitas besar yang telah tersedia secara komersial dapat menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan pembangkit nuklir berskala luas.
"Kita tinggal pilih sebenarnya. Banyak yang sekarang ready untuk kita pesan, terutama yang large, bukan yang small modular reactor," ujarnya.
Pandangan tersebut memberikan penekanan berbeda dengan Sripeni yang menilai SMR sebagai salah satu opsi relevan untuk tahap awal pengembangan PLTN.
Syaiful lebih menyoroti kesiapan teknologi reaktor berkapasitas besar dalam memenuhi kebutuhan pembangkit dengan skala pengembangan yang lebih luas.
Menurutnya, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan besarnya kebutuhan kapasitas listrik nasional dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan kemungkinan kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit nuklir sebesar 7 gigawatt (GW), 35 GW, hingga 45 GW sebagai gambaran skenario pengembangan.
Angka-angka tersebut merupakan ilustrasi kebutuhan kapasitas yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi, bukan pengganti proyeksi resmi pemerintah.
Pemerintah Targetkan PLTN Pertama Beroperasi pada 2032
Dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan nasional, pemerintah telah mencantumkan target pengoperasian PLTN komersial pertama Indonesia pada 2032.
Target tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034.
PLTN komersial pertama Indonesia direncanakan memiliki kapasitas sebesar 250 MW.
Rencana pengoperasian pembangkit tersebut menjadi tahap awal pengembangan energi nuklir dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Selain target 2032, pemerintah telah menetapkan proyeksi pengembangan kapasitas pembangkit nuklir dalam jangka panjang hingga 2060.
Pada 2060, kapasitas PLTN Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 35 hingga 42 GW.
Pemerintah juga memproyeksikan kontribusi energi nuklir terhadap bauran energi primer nasional mencapai sekitar 11,7 hingga 12,1 persen pada tahun yang sama.
Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa energi nuklir direncanakan menjadi salah satu komponen dalam penyediaan energi nasional pada masa mendatang.
Perbedaan antara kapasitas PLTN tahap awal sebesar 250 MW dan proyeksi puluhan gigawatt pada 2060 menunjukkan besarnya kebutuhan persiapan pengembangan pembangkit secara bertahap.
Pengembangan PLTN Masih Membutuhkan Konsolidasi dan Kajian Lanjutan
DEN menilai pembentukan satuan tugas menjadi langkah penting untuk menyatukan kesiapan berbagai lembaga dalam pengembangan energi nuklir nasional.
Sementara itu, BRIN menekankan bahwa Indonesia telah memiliki modal awal berupa tenaga ahli, pilihan teknologi reaktor komersial, serta sejumlah lokasi potensial pembangunan.
Meski demikian, pengembangan PLTN tetap membutuhkan persiapan menyeluruh yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, dan penentuan lokasi.
Pemerintah juga perlu menyelaraskan pilihan teknologi pembangkit dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.
Penentuan lokasi pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan energi kawasan industri, pusat kegiatan ekonomi, serta perkembangan teknologi digital.
Sebanyak 28 lokasi potensial yang telah diidentifikasi BRIN masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditetapkan sebagai tapak pembangunan PLTN.
Dengan target PLTN komersial pertama berkapasitas 250 MW pada 2032 dan proyeksi kapasitas nuklir 35–42 GW pada 2060, pengembangan energi nuklir Indonesia membutuhkan koordinasi lintas sektor agar seluruh tahapan persiapan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
- Penulis :
- Leon Weldrick
