Pantau - I Gusti Putu Milawati resmi menggantikan Eem Nurmanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali dengan komitmen memperkuat pelayanan hukum, meningkatkan kualitas bantuan hukum, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan Milawati dalam acara pisah sambut pimpinan Kanwil Kemenkum Bali yang berlangsung di Denpasar, Senin (12/10/2026).
Milawati menegaskan pentingnya kerja sama seluruh jajaran dalam melanjutkan program pelayanan hukum yang telah berjalan sekaligus menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Ke depan, saya berharap kita dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi, dan bersama-sama memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Bali,” kata Milawati dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa (13/10/2026).
Milawati Fokus Perkuat Pelayanan Hukum Masyarakat Bali
Milawati mengajak seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Bali mempertahankan berbagai capaian positif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang semakin efektif.
Salah satu perhatian utama dalam kepemimpinannya adalah optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Bali.
Penguatan Posbankum dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi, informasi, dan pendampingan hukum.
Selain memastikan keberadaan layanan, Kanwil Kemenkum Bali juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Sebanyak 717 Posbankum Telah Terbentuk di Bali
Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Bali pada Juli 2026, sebanyak 717 Posbankum telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Bali.
Pelayanan tersebut didukung oleh 2.797 paralegal penggerak yang membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum.
Hingga 11 Juli 2026, tercatat sebanyak 2.625 laporan pelayanan Posbankum dengan berbagai jenis kebutuhan hukum.
Rincian pelayanan yang telah diberikan meliputi:
- 1.670 layanan konsultasi dan informasi hukum.
- 798 layanan perdamaian di luar pengadilan.
- 147 layanan bantuan hukum dan advokasi.
- 10 layanan rujukan advokat.
Data tersebut menjadi bagian dari evaluasi pengembangan layanan bantuan hukum yang dilakukan Kanwil Kemenkum Bali.
Selain pemerataan pelayanan, peningkatan kapasitas paralegal juga menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani agar pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif.
Kemenkum Bali Hadapi Tantangan Harmonisasi Regulasi Daerah
Selain penguatan Posbankum, Kanwil Kemenkum Bali memiliki tugas dalam harmonisasi dan evaluasi berbagai peraturan daerah.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah regulasi terkait sektor kepariwisataan dan pengembangan desa wisata.
Harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendukung kepastian hukum sekaligus memastikan kebijakan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas layanan hukum juga menjadi bagian dari pekerjaan berkelanjutan yang perlu dilaksanakan.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Bali berupaya memperluas akses keadilan dan memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat.
Eem Nurmanah Sampaikan Apresiasi kepada Jajaran Kemenkum Bali
Dalam acara pisah sambut tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bali sebelumnya, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dukungan selama dirinya menjalankan tugas.
“Setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan kenangan, serta saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama seluruh jajaran selama saya menjalankan tugas di Kanwil Kemenkum Bali,” ujar Eem.
Acara pergantian kepemimpinan itu ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat sebelumnya.
Prosesi pelepasan Eem Nurmanah juga dilakukan melalui pengalungan bunga dan barisan penghormatan dari seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Bali.
Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi awal bagi Milawati untuk melanjutkan penguatan pelayanan hukum dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat Bali.
- Penulis :
- Aditya Yohan
