Pantau - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah, sementara 68 perusahaan pemegang konsesi disegel dan puluhan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Jumhur mengatakan operasi pemadaman melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga penanggulangan bencana, hingga masyarakat.
"Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai," kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran lahan.
Pemerintah Kerahkan Seluruh Unsur untuk Padamkan Karhutla
Jumhur menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah.
Unsur yang terlibat mencakup pemerintah kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain itu, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan komunitas masyarakat turut dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman.
Menurut Jumhur, keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengendalikan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.
Operasi pemadaman juga terus dilakukan di daerah-daerah yang masih memiliki titik kebakaran aktif.
Sebanyak 68 Perusahaan Disegel dan Puluhan Orang Jadi Tersangka
Selain memadamkan api, pemerintah menjalankan proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.
Jumhur mengungkapkan bahwa puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan kasus karhutla.
Sementara itu, sebanyak 68 perusahaan pemegang konsesi telah disegel untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masih harus menjalani proses verifikasi guna memastikan kondisi dan penyebab kebakaran di wilayah konsesinya.
Pemerintah menerapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam penanganan kasus kebakaran yang berkaitan dengan wilayah konsesi perusahaan.
Namun, Jumhur menekankan pentingnya verifikasi untuk membedakan perusahaan yang diduga sengaja melakukan pembakaran dengan perusahaan yang lahannya terdampak kebakaran.
Menurutnya, kebakaran pada lahan konsesi yang belum dibuka perlu diperiksa dengan mempertimbangkan kondisi yang berbeda dari kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanami.
Proses tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan hukum dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing kasus.
Lebih dari 60 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung operasi darat pemadaman karhutla.
Personel tersebut berasal dari sejumlah instansi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran di berbagai daerah.
Operasi pemadaman terutama difokuskan pada wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Teddy menjelaskan bahwa perkembangan penanganan karhutla telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Laporan tersebut mencakup jumlah personel yang dikerahkan serta kondisi terbaru kebakaran di sejumlah wilayah.
Pemadaman Masih Berlangsung di Enam Provinsi
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Prabowo, operasi pemadaman masih berlangsung pada lahan dengan luas total 639 hektare yang tersebar di enam provinsi.
Wilayah terdampak terutama berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera.
Pemerintah terus melanjutkan operasi pemadaman melalui pengerahan personel gabungan dari berbagai instansi.
Di sisi lain, proses verifikasi terhadap perusahaan yang disegel dan penegakan hukum terhadap para tersangka tetap berjalan sebagai bagian dari penanganan karhutla.
- Penulis :
- Aditya Yohan
