Pantau - Komisi V DPR RI menyoroti ketimpangan daya bangun anggaran infrastruktur di Papua Pegunungan akibat kondisi geografis yang sulit dan tingginya biaya logistik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan riil setiap daerah dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Roberth saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, pemberian anggaran dengan nominal yang sama kepada setiap daerah belum tentu menghasilkan capaian pembangunan yang setara karena adanya perbedaan biaya konstruksi dan distribusi material.
"Jangan kemudian di tempat lain mendapatkan Rp100 miliar, kami juga mendapatkan Rp100 miliar untuk pembangunan jalan, lalu dianggap sudah sama. Dia mendapatkan bisa berapa kilometer, kami mungkin tidak bisa mendapatkan jarak yang sama," ujar Roberth.
Anggaran Rp100 Miliar di Papua Pegunungan Dinilai Tidak Setara dengan Jawa
Roberth menjelaskan bahwa anggaran pembangunan jalan sebesar Rp100 miliar di Pulau Jawa memiliki kemampuan pembangunan yang jauh berbeda dibandingkan dengan nominal serupa di Papua Pegunungan.
Ia memberikan gambaran bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun jalan sepanjang 10 kilometer di daerah lain, sedangkan di Papua Pegunungan hanya mampu menghasilkan jalan sepanjang 2–3 kilometer.
Perbedaan tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua.
Menurut Roberth, apabila pemerintah hanya menggunakan besaran nominal anggaran sebagai ukuran pemerataan, daerah dengan biaya pembangunan tinggi berpotensi semakin tertinggal.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran dalam menghasilkan pembangunan fisik, bukan sekadar menyamakan jumlah dana yang dialokasikan.
Kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi wilayah pegunungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jaringan jalan dan sarana transportasi.
Hingga saat ini, transportasi udara masih menjadi andalan masyarakat untuk bepergian sekaligus mendistribusikan berbagai kebutuhan logistik ke wilayah yang mencakup delapan kabupaten.
Ketergantungan terhadap transportasi udara tersebut turut menyebabkan biaya pengangkutan material pembangunan dan kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi.
Harga Semen Capai Rp300 Ribu, Komisi V Minta Anggaran Disesuaikan
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin turut menyoroti tingginya harga material bangunan dan kebutuhan pokok di Papua Pegunungan akibat keterbatasan akses transportasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan tidak dapat disamakan dengan daerah yang memiliki akses distribusi lebih mudah.
Hamid mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi harga yang diperolehnya melalui pencarian internet, semen kemasan 50 kilogram di Papua Pegunungan mencapai sekitar Rp300 ribu.
Sementara itu, harga beras premium di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar Rp18.500 per kilogram.
"Kondisi tersebut otomatis membuat harga-harga di wilayah Papua Pegunungan sangat tinggi. Saya coba cek melalui Google, harga semen ukuran 50 kilogram mencapai sekitar Rp300 ribu. Sementara itu, harga beras premium sekitar Rp18.500 per kilogram," jelas Hamid.
Tingginya harga material tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur.
Selain biaya material, keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis juga dinilai memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memperluas jaringan jalan di Papua Pegunungan.
Komisi V DPR RI menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi juga harus mempertimbangkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kondisi lapangan dinilai diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
