Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berpotensi mengganggu sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Yoyok menilai gangguan distribusi BBM tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada transportasi wisata, pasokan kebutuhan hotel dan restoran, serta aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ketika pengemudi wisata terlambat menjemput tamu karena harus mengantre BBM, perjalanan wisata terganggu, dan distribusi kebutuhan hotel maupun restoran terhambat, persoalannya sudah melampaui antrean di SPBU. Ini menyangkut kualitas pelayanan pariwisata dan penghidupan masyarakat,” kata Yoyok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Antrean BBM Meluas di Sejumlah Wilayah Bali
Gangguan pasokan BBM di Bali dilaporkan mulai terjadi pada 11–12 Oktober 2026 dan mencapai puncaknya pada 13–14 Oktober 2026.
Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU, termasuk di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Kuta, dan Seminyak.
Menurut penjelasan Pertamina, gangguan tersebut dipicu kendala teknis kapal tanker dan keterlambatan proses bongkar muat BBM.
Situasi semakin sulit karena konsumsi BBM meningkat, sementara distribusi dari terminal menuju SPBU menghadapi hambatan lalu lintas.
Kondisi tersebut memengaruhi kelancaran pasokan BBM ke sejumlah wilayah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan pariwisata.
Pertamina Diminta Buka Data Distribusi dan Target Pemulihan
Yoyok mengapresiasi langkah darurat Pertamina berupa penambahan pasokan BBM, pengoperasian terminal selama 24 jam, serta peningkatan jumlah armada mobil tangki.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan sistem distribusi BBM.
“Gangguan teknis pada kapal bisa terjadi. Tetapi Pertamina perlu menjelaskan mengapa keterlambatan pada satu tahapan distribusi dapat berdampak luas terhadap pelayanan di berbagai wilayah Bali. Apakah cadangan operasional memadai, apakah skenario keterlambatan kapal sudah diperhitungkan, dan apakah armada distribusi mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan? Semua itu harus dijawab dengan data,” ujar dia.
Ia meminta Pertamina menyampaikan data realisasi penyaluran BBM harian, kondisi pelayanan SPBU, kesiapan armada distribusi, serta target waktu pemulihan.
Data tersebut dinilai diperlukan agar penanganan gangguan dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur.
ESDM dan BPH Migas Diminta Perkuat Pengawasan
Selain Pertamina, Yoyok meminta Kementerian ESDM mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM.
Menurutnya, kecukupan stok BBM secara nasional tidak otomatis menjamin masyarakat di daerah memperoleh pasokan tepat waktu.
“Ketersediaan stok nasional dan keandalan distribusi adalah dua hal yang berbeda. Stok yang tersedia tidak otomatis menjamin BBM sampai kepada masyarakat tepat waktu. Karena itu, ESDM harus menjelaskan bagaimana risiko distribusi diantisipasi dan bagaimana pengawasan terhadap sistem penyediaan energi dijalankan,” kata Yoyok.
Ia menegaskan evaluasi harus melibatkan Pertamina sebagai pelaksana operasional, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga pengatur dan pengawas distribusi BBM, serta Kementerian ESDM sesuai kewenangannya.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan sistem distribusi dan memperkuat langkah antisipasi terhadap gangguan serupa.
DPR Soroti Dampak Kelangkaan BBM terhadap Pariwisata
Yoyok juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan dampak gangguan BBM terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
Dampak yang perlu diperhitungkan meliputi keterlambatan perjalanan wisata, perubahan jadwal tur, hambatan distribusi barang, serta tambahan biaya operasional pelaku usaha.
Ia meminta Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk mengidentifikasi layanan wisata yang terdampak.
Koordinasi tersebut diperlukan agar langkah pemulihan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
"Jangan sampai pemerintah hanya menyatakan stok aman, sementara masyarakat harus mengantre berjam-jam dan pelaku wisata kehilangan waktu produktif. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis data, evaluasi yang terbuka, dan langkah korektif yang jelas agar gangguan serupa tidak kembali berdampak luas,” ujar dia.
Pemulihan Harus Diukur dari Normalnya Pelayanan SPBU
Yoyok menegaskan keberhasilan penanganan gangguan BBM tidak cukup dinilai dari bertambahnya pasokan yang dikirim Pertamina.
Menurutnya, pemulihan harus terlihat dari kembali normalnya pelayanan SPBU, berkurangnya gangguan terhadap aktivitas ekonomi, dan tersedianya mekanisme pencegahan.
“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia. Pertamina harus membenahi keandalan distribusi, ESDM harus memastikan pengawasan berjalan efektif, dan instansi yang menangani pariwisata harus memperkuat kesiapan destinasi. Jangan biarkan masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha terus menanggung dampak dari persoalan yang seharusnya bisa diantisipasi,” tutup Yoyok.
- Penulis :
- Aditya Yohan
