Pantau - Indonesia menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan perdamaian sekaligus mendorong penguatan profesi dan status tenaga pendidik dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan pada hari ketiga persidangan melalui Diplomat Kementerian Luar Negeri RI, Suryanita Fadhliyah, yang menekankan peran pendidikan dalam membangun masyarakat damai, inklusif, dan menghargai keberagaman.
Indonesia menilai bahwa pendidikan perdamaian bukan sekadar konsep abstrak, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan agama yang beragam.
“Di negara dengan lebih dari 280 juta penduduk serta keragaman budaya, bahasa dan agama yang sangat besar, kemampuan untuk hidup bersama, menghargai perbedaan dan menyelesaikan persoalan melalui dialog merupakan bagian penting dari proses pendidikan,” kata Suryanita, sebagaimana dikutip dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan peserta didik untuk hidup berdampingan, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog.
Indonesia Soroti Ancaman Ujaran Kebencian dan Disinformasi di Ruang Digital
Suryanita menegaskan bahwa tantangan pendidikan perdamaian semakin kompleks seiring perubahan pola interaksi masyarakat, khususnya generasi muda yang kini semakin aktif di ruang digital.
Interaksi sosial generasi muda tidak lagi terbatas pada lingkungan sekolah maupun kehidupan masyarakat secara langsung, tetapi juga berlangsung melalui berbagai platform digital.
Kondisi tersebut membuat pendidikan perdamaian perlu mencakup kemampuan menghadapi ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi yang berkembang di lingkungan digital.
“Pendidikan perdamaian hari ini juga harus berbicara tentang kewargaan digital, kemampuan menghadapi ujaran kebencian, disinformasi dan polarisasi. Karena itu, guru perlu mendapat dukungan agar mampu membangun kemampuan berpikir kritis sekaligus empati dan penghormatan terhadap perbedaan,” ujar Suryanita.
Indonesia menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada tenaga pendidik agar mampu membimbing peserta didik menghadapi berbagai tantangan sosial dan perkembangan teknologi.
Dukungan tersebut diperlukan agar guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, empati, dan sikap saling menghormati.
Penguatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam memastikan pendidikan perdamaian dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah maupun kehidupan digital.
Indonesia Perkenalkan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila
Dalam persidangan tersebut, Indonesia turut menyampaikan bahwa prinsip pendidikan perdamaian telah tercermin dalam berbagai kebijakan pendidikan nasional.
Kerangka pendidikan nasional Indonesia menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik.
Selain Pancasila, pendidikan nasional juga menekankan penghormatan terhadap keberagaman, semangat gotong royong, tanggung jawab sosial, serta kemampuan berpikir kritis.
Nilai-nilai tersebut diarahkan untuk membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Indonesia juga memperkenalkan program pendidikan karakter Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai positif sejak usia dini.
Melalui program tersebut, anak-anak diarahkan untuk membangun kebiasaan yang bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran sosial, dan menerapkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
Program pendidikan karakter tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat pembentukan kepribadian peserta didik melalui kebiasaan sehari-hari.
Indonesia Minta UNESCO Tetap Dukung Pendidikan Meski Anggaran Terbatas
Selain membahas pendidikan perdamaian, Indonesia menyoroti keterbatasan keuangan yang tengah dihadapi UNESCO dalam menjalankan berbagai program pendidikan.
Indonesia mengakui adanya keterbatasan anggaran tersebut dan mendukung pemanfaatan struktur program yang telah tersedia serta kontribusi sukarela untuk melaksanakan rekomendasi UNESCO.
Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa keterbatasan keuangan tidak boleh mengurangi dukungan substantif UNESCO kepada negara-negara anggotanya.
Dukungan tersebut terutama diperlukan dalam bentuk bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Indonesia memandang kerja sama internasional tetap diperlukan agar negara-negara anggota dapat menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.
UNESCO Siapkan Revisi Aturan Status Guru pada 2027
Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO juga berlangsung bersamaan dengan persiapan revisi dua instrumen utama yang berkaitan dengan status tenaga pendidik.
Salah satu instrumen yang tengah dipersiapkan untuk direvisi adalah Rekomendasi ILO/UNESCO Tahun 1966 tentang Status Guru atau ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers.
UNESCO tengah mempersiapkan konferensi khusus antarpemerintah untuk membahas pembaruan rekomendasi internasional mengenai profesi dan status guru tersebut.
Konferensi itu untuk sementara dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Juli 2027 di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis.
Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota UNESCO akan membahas dan merundingkan rancangan teks revisi rekomendasi mengenai status tenaga pendidik.
Hasil pembahasan dan perundingan tersebut direncanakan diajukan kepada Sidang ke-44 Konferensi Umum UNESCO pada November 2027.
Proses revisi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui instrumen internasional yang mengatur profesi dan status tenaga pendidik.
Melalui partisipasinya dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat pendidikan sebagai sarana pembangunan perdamaian, meningkatkan dukungan terhadap guru, dan memperluas kerja sama internasional di bidang pendidikan.
- Penulis :
- Shila Glorya
