Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) bersama Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan kedua pejabat tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Satyawan Pudyatmoko dan Sriyanto.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan kedua pejabat tersebut dengan dipandu Presiden Prabowo.
Setelah pengucapan sumpah jabatan, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh kedua pejabat yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Presiden kemudian turut menandatangani dokumen berita acara tersebut sebagai bagian dari rangkaian pelantikan pimpinan lembaga baru yang bertugas mengelola ekosistem gambut dan mangrove nasional.
Satyawan Pudyatmoko Pernah Menjabat Dirjen KSDAE dan Deputi BRGM
Satyawan Pudyatmoko merupakan pejabat yang memiliki pengalaman dalam bidang konservasi sumber daya alam, pengelolaan ekosistem gambut, serta rehabilitasi kawasan mangrove.
Sebelum dipercaya memimpin BPGMN, Satyawan menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan.
Ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Pengalaman tersebut berkaitan dengan tugas BPGMN dalam memperkuat pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove di berbagai wilayah Indonesia.
BRGM sendiri merupakan lembaga pemerintah yang sebelumnya bertanggung jawab melaksanakan restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas.
Masa tugas lembaga tersebut secara resmi berakhir pada 31 Desember 2024 sebelum pemerintah membentuk badan baru yang berfokus pada pengelolaan gambut dan mangrove secara nasional.
Sementara itu, Mayor Jenderal TNI Sriyanto yang dilantik sebagai Wakil Kepala BPGMN sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XXI/Radin Inten.
Prabowo Bentuk BPGMN untuk Perkuat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan pada 24 September 2026.
Lembaga tersebut dibentuk untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Keputusan pembentukan BPGMN diambil setelah Presiden Prabowo menggelar pembahasan bersama sejumlah akademisi dan pakar yang memiliki keahlian dalam pengelolaan lahan gambut serta penanganan kebakaran.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, tersebut membahas berbagai langkah pengelolaan ekosistem gambut, termasuk penguatan sistem pencegahan kebakaran di kawasan yang memiliki risiko tinggi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Jumat (25/9/2026) menyampaikan bahwa pembentukan BPGMN menjadi salah satu hasil pembahasan Presiden bersama kalangan akademisi dan pakar.
Menurut Teddy, lembaga baru tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan ekosistem gambut yang rentan mengalami kebakaran.
Penguatan pencegahan tersebut mencakup kegiatan penelitian, pemetaan kawasan gambut, pengembangan sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas atau hotspot.
BPGMN Libatkan Ilmuwan dan Profesional untuk Pantau Titik Panas
Pemerintah menyiapkan pendekatan berbasis penelitian dan keahlian dalam menjalankan tugas Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.
Penelitian dan pemetaan kawasan gambut akan menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran sekaligus mendukung penyusunan langkah pencegahan secara lebih terarah.
Selain itu, pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi potensi kebakaran sebelum meluas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pelaksanaan tugas lembaga tersebut akan melibatkan kalangan ilmuwan dan tenaga profesional yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan.
"Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," kata Teddy.
Keterlibatan akademisi, peneliti, dan tenaga profesional diharapkan dapat memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove melalui pemanfaatan hasil penelitian serta pengembangan teknologi pemantauan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada kawasan gambut.
Dengan pelantikan Satyawan Pudyatmoko dan Sriyanto sebagai pimpinan BPGMN, pemerintah berupaya memperkuat pelaksanaan program pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mendorong pencegahan karhutla sejak dini.
- Penulis :
- Shila Glorya
