Pantau - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendorong penyelarasan program kepemudaan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menekankan pentingnya perencanaan pembangunan fasilitas olahraga agar tidak mangkrak.
Hal tersebut disampaikan Erick seusai forum koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama dinas pemuda dan olahraga dari berbagai daerah di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Forum tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi kebijakan, mendorong transformasi program kepemudaan, serta mengevaluasi tata kelola urusan pemuda dan olahraga di daerah.
Erick menegaskan bahwa keberhasilan program kepemudaan secara nasional membutuhkan kesamaan arah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kalau kami melihat konteksnya, tidak mungkin kami membuat program secara menyeluruh dengan baik tanpa adanya kesamaan tujuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers seusai forum di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, kesamaan tujuan menjadi landasan penting agar berbagai program kepemudaan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi di seluruh daerah.
Kemenpora Dorong Transformasi Program Kepemudaan di Daerah
Erick menjelaskan bahwa forum bersama dinas pemuda dan olahraga bertujuan membangun pemahaman mengenai arah transformasi program kepemudaan.
Kemenpora menilai penyelenggaraan program kepemudaan membutuhkan koordinasi yang kuat karena pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Perbedaan arah kebijakan berpotensi menghambat pelaksanaan program yang dirancang untuk menjangkau pemuda di berbagai wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, Kemenpora berupaya menyamakan tujuan dan prioritas program dengan dinas yang menangani urusan kepemudaan di daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga membahas berbagai kebutuhan serta tantangan dalam penyelenggaraan program kepemudaan.
Erick berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas program di tingkat daerah.
Erick Thohir Soroti Perbedaan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga
Selain membahas program kepemudaan, forum tersebut menyoroti perbedaan struktur organisasi dinas yang menangani urusan pemuda dan olahraga di sejumlah daerah.
Erick menjelaskan bahwa terdapat daerah yang menggabungkan urusan pemuda dan olahraga dengan sektor pariwisata dalam satu organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, sejumlah daerah lainnya memiliki dinas pemuda dan olahraga yang berdiri sendiri.
Perbedaan kelembagaan tersebut menjadi salah satu aspek yang akan dievaluasi Kemenpora dalam pembenahan tata kelola program kepemudaan.
“Tadi saya sampaikan, di beberapa daerah, dinas pemuda dan olahraga ada yang digabung dengan dinas pariwisata, ada juga yang terpisah. Nah, ke depan, bagaimana sebaiknya? Apakah tetap terpisah atau digabung? Ini juga menjadi bagian dari pembenahan yang akan kami dorong di daerah,” imbuh Erick.
Menurut Erick, pemerintah perlu mengkaji bentuk kelembagaan yang paling sesuai untuk mendukung pelaksanaan program pemuda dan olahraga.
Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan mempertahankan dinas yang berdiri sendiri maupun menggabungkannya dengan organisasi perangkat daerah lain.
Meski demikian, Kemenpora belum menetapkan satu bentuk kelembagaan yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah.
Evaluasi mengenai penggabungan atau pemisahan dinas masih menjadi bagian dari pembenahan yang akan didorong pemerintah.
Menpora Ingatkan Pembangunan Fasilitas Olahraga Harus Berbasis Riset
Persoalan pembangunan fasilitas olahraga di daerah juga menjadi perhatian dalam forum koordinasi tersebut.
Erick menyampaikan bahwa Kemenpora mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana olahraga bagi masyarakat.
Namun, pembangunan fasilitas harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Erick, setiap rencana pembangunan fasilitas olahraga perlu memiliki desain dan didukung hasil riset.
“Tentu Kemenpora mendukung (upaya pembangunan fasilitas). Namun, pembangunan fasilitas olahraga ini harus kami sinkronkan. Harus ada desain dan riset yang medasarinya,” ucap Erick.
Ia menekankan bahwa desain dan riset diperlukan untuk memastikan fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan masyarakat.
Kemenpora tidak ingin pembangunan sarana olahraga hanya berorientasi pada penambahan jumlah bangunan tanpa mempertimbangkan penggunaannya.
Erick juga mengingatkan risiko fasilitas olahraga yang akhirnya mangkrak atau tidak dimanfaatkan karena pembangunan tidak didasarkan pada kebutuhan nyata.
Oleh karena itu, rencana pembangunan fasilitas olahraga perlu diselaraskan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penyelarasan tersebut diharapkan dapat memastikan sarana olahraga yang dibangun memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kemenpora Bahas Perubahan Undang-Undang Kepemudaan
Selain penataan kelembagaan dan pembangunan fasilitas olahraga, forum tersebut membahas regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan program kepemudaan.
Erick menyebut Undang-Undang Kepemudaan sebagai salah satu isu penting yang dibicarakan bersama perwakilan dinas daerah.
Menurutnya, perubahan terhadap Undang-Undang Kepemudaan diharapkan dapat dilakukan pada masa mendatang.
Perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kepemudaan.
Kemenpora menilai dukungan regulasi diperlukan agar kebijakan kepemudaan dapat dijalankan secara selaras oleh berbagai tingkatan pemerintahan.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa transformasi program kepemudaan juga mencakup evaluasi dasar hukum yang mendukung pelaksanaannya.
Meski demikian, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Kepemudaan yang akan diubah.
Forum Koordinasi Kemenpora dan Daerah Akan Digelar Rutin
Kemenpora berencana menjadikan forum koordinasi bersama dinas pemuda dan olahraga daerah sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.
Pertemuan rutin tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui forum berkelanjutan, Kemenpora ingin memastikan arah program kepemudaan tetap selaras dengan kebutuhan dan tantangan di berbagai wilayah.
Koordinasi juga akan diarahkan untuk membahas pembenahan kelembagaan, perencanaan fasilitas olahraga, serta dukungan regulasi.
Pemerintah berharap komunikasi yang lebih intensif dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kepemudaan secara nasional.
Melalui forum tersebut, Kemenpora menegaskan pentingnya kesamaan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program kepemudaan, menata kelembagaan, serta membangun fasilitas olahraga yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
